Cyberthreat.id - Jejaring sosial Twitter telah memblokir akun milik aktivis yang mempublikasikan 296 gigabyte data dan dokumen yang diretas dari lebih 200 departemen kepolisian di Amerika Serikat. Twitter juga otomatis memblokir tautan yang merujuk ke situs tempat dokumen yang disebut BlueLeaks itu dipublikasikan.

Dilansir dari Vice.com, awalnya pemblokiran itu diketahui setelah Emma Best, pendiri Distributed Deniel of Secrets (DDoSecrets) mengumumkannya di Twitter pada Selasa waktu setempat. Emma bilang, akun organisasinya di Twitter @DDoScrets tak lagi bisa digunakan.

DDoSecrets juga membuat sebuah situs sebagai tempat mempublikasikan data-data dan dokumen terkait kepolisian Amerika yang disebut berasal dari hacker Anonymous. Situs yang mirip Wikileaks  itu beralamat DDoScrets.com.

Pada saat bersamaan, Twitter juga memberi peringatan sebagai tautan "tidak aman" ketika seorang mengklik tautan yang terhubung ke situs DDoSecrets yang telah diposting pengguna sebelumnya. Kebijakan itu juga berlaku untuk pengguna di Indonesia. (Baca juga: Hacker Rilis Data 200 Departemen Kepolisian Amerika, 89 Diantaranya Terkait Indonesia).

 

Selain itu, Twitter kini juga membuat seseorang tidak bisa lagi memposting link terkait DDoSecrets di platformnya.

“Kami telah bekerja dengan banyak outlet nasional di berbagai proyek, dan rilis kami sebelumnya telah dipuji seperti data Panama Papers diantaranya, sehingga sangat menyedihkan melihat Twitter berdiri di sisi polisi melawan para peneliti, jurnalis, dan masyarakat, "kata pendiri DDoSecrets, Emma Best, yang juga seorang jurnalis investigasi.

Platform media sosial secara historis menjadi "rumah" bagi beberapa organisasi, seperti WikiLeaks, yang telah mendistribusikan materi yang bocor atau diretas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Twitter telah melarang beberapa akun yang mendistribusikan materi yang diretas, terutama jika mereka memasukkan informasi pribadi, seperti akun kelompok peretas The Dark Overlord. Namun, di sisi lain, WikiLeaks tak pernah dilarang.

Kebijakan Twitter tertanggal Maret 2019 menjelaskan bahwa pengguna tidak boleh memposting informasi pribadi orang. Dokumen-dokumen tersebut termasuk “informasi yang sangat sensitif seperti nomor perutean ACH, nomor rekening bank internasional (IBAN), dan data keuangan lainnya serta informasi pengenal pribadi (PII) dan gambar para tersangka yang tercantum dalam Requests for Information (RFIs) dan laporan penegakan hukum dan lembaga pemerintah.”

Seorang juru bicara Twitter kepada ZDnet.com mengonfirmasi pemblokiran itu. Disebutkan, itu dlakukan karena akun @DDSesrets melanggar kebijakan Twitter tentang distribusi data yang diretas lantaran berbagi tautan ke data yang diretas setelah sebelumnya dicuri dari lembaga penegak hukum Amerika Serikat.

Sikap Twitter itu memicu kontroversi. Diantaranya mempertanyakan mengapa kebijakan serupa tidak diterapkan untuk kelompok peretas lain seperti Guccifer 2.0, TheDarkOverload, dan lainnya.

Selain itu, akun lain seperti WikiLeaks dan berbagai akun bertema Anonim, yang telah menyebarkan data peretasan di masa lalu, masih aktif hingga hari ini.[]