Cyberthreat.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah secepatnya menyediakan internet murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Di dalam rilisnya kepada awak media, Sukamta menanggapi paparan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyebut pengguna internet selama pandemi Covid-19 meningkat signifikan, tetapi masih terdapat 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.

"Terjangkau dari segi harga," kata Sukamta dalam siaran pers kepada Cyberthreat.id, Senin (23 Juni 2020).

Ia menuturkan, pada masa pandemi seperti sekarang ini, akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi.

Kemudian banyak para pekerja yang masih melakukan working from home (WFH) dan mulai bertahap untuk working from office (WFO). Anak-anak sekolah juga masih belum diperbolehkan masuk sekolah secara fisik, sehingga harus belajar via online (SFH).

"Saya mendorong kepada pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya. Maksudnya ada keberpihakan negara khususnya bagi masyarakat kecil, pengemudi ojek online, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, internet bisa digratiskan lewat campur tangan negara. Sebaliknya, jika pemerintah tidak bisa menggratiskannya, Sukamta berharap pemerintah mengurangi biaya internet.

"Berilah subsidi internet utamanya kepada anak-anak sekolah, UMKM dan pengemudi ojek online. Negara perlu berpihak khususnya mereka agar meringankan pengeluaran internet ketika pendapatan sedang turun dan negara tidak bisa memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mereka."

Pajak dari Internet

Sukamta juga meminta pemerintah menjamin internet terjangkau dari segi cakupan wilayah sinyalnya agar semua daerah bisa akses internet. Ia mencontohkan, hingga saat ini masih banyak daerah penting yang belum terjangkau internet seperti siswa SMP yang harus jalan kaki 2,5 km supaya bisa dapat sinyal internet. Kemudian akses internet untuk pesantren daerah terpencil minim sehingga program seperti Palapa Ring diharapkan bisa menjadi jawaban.

Terkait penyedia layanan internet agar bisa ikut serta dalam mengambil peran membantu keterjangkauan internet dan berkolaborasi dengan pemerintah.

"Saat ini, saya kira internet provider sudah lebih dari BEP (break even point) sehingga seharusnya kita bisa sharing beban. Mereka mengurangi keuntungannya dan pemerintah memberikan subsidi untuk internet ini,” ujar Sukamta.

Lebih lanjut, Sukamta juga menyinggung soal pengeluaran masyarakat terkait internet yang tidak murah dan habis untuk platform yang tidak membayar pajak di Indonesia.

"Pada sisi yang lain, perlu perhatian pemerintah, pulsa internet yang dirasakan masih mahal ini, berapa kuota yang habis untuk tayangan iklan? Begitu pula berapa banyak dana iklan yang disedot Facebook dan platform lainnya dari Indonesia sementara mereka tidak membayar pajak?"

Sukamta menjelaskan, terdapat dua tipe iklan di Facebook, kelas tertinggi ada 70 ribu pengiklan dari seluruh dunia yang membayar 5000 US dollar per hari, itu sama dengan Rp 5250 triliun.

Belum lagi iklan di bawahnya dari seluruh dunia. Kalau pengguna yang dari Indonesia saja, misalkan, ada 5%-nya, maka itu senilai Rp. 215 triliun.

"Sayangnya dengan simulasi penghasilan sebesar itu mereka tidak membayar pajak, sehingga secara nasional sebetulnya bangsa kita dirugikan, dan ini sangat kita rasakan ketika bangsa ini sedang butuh anggaran seperti dalam masa pandemi ini," pungkasnya. []

Redaktur: Arif Rahman