Jakarta, Cyberthreat.id – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli meminta agar publik tak membanding-bandingkan pemerataan internet di Indonesia dengan negara-negara lain di wilayah ASEAN.

Menurut Ahmad, Indonesia memiliki wilayah yang sangat besar se-Asia Tenggara baik dari segi teritorial maupun jumlah penduduk. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pun luar biasa besar.

“Penduduk kita sekitar 271 juta jiwa, itu identik dengan 40 persen market share se-ASEAN,” kata Ahmad dalam seminar online bertajuk “Pemerataan Jaringan Telekomunikasi Menyongsong New Normal” di Jakarta, Rabu (10 Juni 2020).

“Jadi, di seluruh ASEAN itu, 40 persennya ada di kita, [market share] sisanya baru dibagi ke 9-10 negara lain,” ia menambahkan.

Maka, kata dia, agak sulit sebetulnya untuk membandingkan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya untuk pemerataan jaringan telekomunikasi.

“Karena kalau kita bandingkan dengan Singapura, misalnya, berarti harus membandingkan 271 juta jiwa dengan 5 juta jiwa,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, mengatakan, jaringan 4G saat ini menjadi tulang punggung data dan internet di Indonesia. Sayangnya, jaringan 4G belum 100 persen dibangun.

Ia mengatakan, masih ada sembilan persen wilayah yang belum menikmati pelayanan 4G. “Inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua pelaku telekomunikasi juga pemerintah yang menjadi pembina telekomunikasi,” tutur Merza.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, sebanyak 12.548 desa/kelurahan dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia belum terjangkau jaringan telekomunikasi 4G.

Dari jumlah yang belum terjangkau itu, sekitar 9.000-an lokasi berada di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dan  sekitar 3.000-an berada di wilayah non-3T. Untuk infrastruktur di daerah 3T akan dibangun oleh pemerintah, sedangkan wilayar di luar 3T menjadi tanggung jawab operator telekomunikasi.

Di sisi lain, Merza juga menjelaskan, untuk cakupan sinyal 4G di desa saat ini baru terakomodasi sebanyak 82 persen. Lalu, di tingkat kecamatan 83 persen, kabupaten/kota 90 persen, dan provinsi 97 persen.

"Jadi, kita harus berpikir ke sana kalau kita memang ingin satu layanan telekomunikasi yang merata ke seluruh masyarakat. Paling tidak 4G di provinsi harus 100 persen. Jadi, masih banyak area blank spot yang perlu kita ‘tanami’ [BTS] bersama," kata Merza.[]

Redaktur: Andi Nugroho