Jakarta, Cyberthreat.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta semua pihak menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah terhadap tenaga medis. Pernyataan ini merespon ramainya unggahan di linimasa media sosial yang menyebut tenaga kesehatan telah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai lahan bisnis.

“Hentikan penyebaran hoaks dan fitnah kepada para tenaga medis. Tindakan penyebaran hoaks melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata Sukamta dalam pernyataan tertulis yang diterima Cyberthreat.id, Selasa (9 Juni 2020)

Sukamta pun mengatakan pemerintah perlu segera merespon laporan para tenaga kesehatan ini dengan memindak pemilik akun yang menyebarkannya.

“Pemerintah musti bertindak cepat sesuai UU ITE sebagaimana cepatnya pemerintah bertindak selama ini jika yang menjadi korban hoaks [adalah] pihak pemerintah," paparnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan seharusnya kita justru bersimpati kepada para tenaga kesehatan, para dokter dan perawat yang sudah bekerja keras di garda terdepan melawan pandemi ini.

“Mereka rela bertugas dan mendedikasikan diri sesuai sumpah profesi dan kode etik, mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas ini. Sudah selayaknya mereka mendapatkan dukungan dari kita semua, bukan justeru tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar,” kata dia.

Ia juga mengatakan pada masa pandemi, kasus hoaks meningkat. Menurutnya ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat belum menggembirakan.

“Tentu hal tersebut masih menjadi PR penting bagi pemerintah ke depan untuk memberikan edukasi literasi digital termasuk memberi pemahaman soal hukum siber (UU ITE) kepada masyarakat luas,” ungkap Sukamta.

Sebelumnya, ramai di linimasa media sosial terkait isu tentang adanya tuduhan kepada tenaga kesehatan yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan di era pandemi Covid-19 ini sebagai lahan bisnis. Untuk itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Senin 8 Juni 2020 mengadakan konferensi pers menyikapi hoaks tersebut.

“Sehubungan dengan semakin berkembangnya berita di sosial media yang tidak benar tentang keadaan masa pandemi Covid-19 terkhusus kepada tenaga kesehatan dan berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 UU no.11 tahun 2008 tentang ITE, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoaks dan menyesatkan yang akan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika ditemukan adanya indikasi terhadap pasal tersebut maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 45 ayat 1 UU ITE.”  kata Ketua IDI Makassar, Dr Siswanto Wahab, dalam konferensi pers di Makassar.

“Keberatan dengan berita yang tidak benar di media sosial tentang adanya tuduhan kepada tenaga kesehatan yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan di era pandemi covid ini sebagai lahan bisnis,” ujar Siswanto.

Semua berita yang tidak benar tersebut, kata Siswanto, merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap tenaga kesehatan.

Untuk itu, IDI juga mendesak kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai UU yang berlaku kepada penyebar ujaran kebencian, fitnah, ancaman, dan berita yang tidak benar dalam bentuk apapun.

"Tenaga medis selalu menjadi sasaran pengancaman melalui media sosial dan sudah banyak yang melapor ke saya," ucap Ketua IDI Makassar, dalam konferensi pers, seperti dilansir dari TribunTimur.

Dalam konferensi pers yang sama, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Mas Guntur Laupe pun mengatakan pihak Kepolisian mengambil sikap dalam menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dan menyebar isu tersebut.

“Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan medis, tolong tidak usah terlalu dihiraukan isu-isu ini, karena memang ini hoaks. Akan mengganggu konsentrasi. Kita [kepolisian] akan menyelidiki apa sih maksud daripada mereka ini. Apa maksudnya mengganggu para medis melaksanakan tugasnya termasuk mengganggu Pemprov Sulsel untuk tidak berkonsentrasi tangani kasus covid-19 ini,” kata Kapolda.

“Siapa pelakunya, kita akan usut tuntas. Personil kita sudah bergerak," ujar Kapolda.[]

Editor: Yuswardi A. Suud