Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan memfasilitasi sinkronisasi-sinergitas program dan kegiatan penanggulangan bencana banjir dan longsor di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan arahan bahwa penanganan banjir di DKI Jakarta sebagai ibukota negara harus dilakukan secara terpadu dari hulu, tengah, hingga hilir. Melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara geografis terkait dengan masalah tersebut.

BSSN melalui layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dimiliki oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) akan memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama penanganan banjir antara pemerintah pusat yang diwakili; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait, bersama dengan pemerintah daerah (Jabodetabekpunjur).

Sistem Informasi Monitoring Layanan Sertifikat Elektronik (SIMANTAPS) yang dikelola BSrE BSSN memungkinkan dilakukannya penandatanganan dokumen komitmen bersama secara elektronik. MoU dilakukan dalam pertemuan yang digelar secara virtual dan diikuti berbagai pihak terkait dalam penandatanganan dari kantor masing-masing dengan "tetap sah secara hukum".

Sebanyak 18 pejabat pimpinan berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah terkait turut menyaksikan penandatanganan dokumen komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur pada Selasa (2 Juni 2020).

Kepala BSSN Hinsa Siburian menegaskan komitmen BSSN dalam penandatanganan komitmen bersama secara elektronik tersebut. BSSN, kata dia, sekaligus terlibat dalam berbagai program yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah.

"Utamanya melalui tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki BSSN," ujar Hinsa Siburian di situs BSSN.

Tanda Tangan Elektronik membantu memenuhi tiga aspek keamanan informasi yang ada dalam dokumen. Pertama, Autentikasi (keaslian) pengirim/penerima, memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar.

Kedua, Integritas (keutuhan) data, memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan. Ketiga, Mekanisme anti-sangkal (non-repudiasi) yang memastikan pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya.

Untuk melakukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik pada dokumen PDF seperti Dokumen Komitmen Kesepakatan Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor di Jabodetabekpunjur dapat digunakan modul verifikasi pada Web OSD, aplikasi Adobe Acrobat DC, atau aplikasi Verifikasi Dokumen PDF (veryDS).[]

Redaktur: Arif Rahman