Jakarta, Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan Indonesia belum siap secara ekosistem dalam menyambut konsep pertukara data informasi antarnegara atau dikenal dengan Data Free Flow With Trust (DFFT).

DFFT menjadi isu paling dominan dibahas Forum Menteri G-20 di Jepang 8-9 Juni lalu. Rudiantara, karib disapa Chief RA, mengatakan terdapat enam isu pokok yang menjadi bahan pembahasan di antaranya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan keamanan siber (cybersecurity).

Namun, hanya DFFT yang berjalan alot karena semua negara berkepentingan terhadap data yang dijuluki sebagai "minyak baru" (the new oil). Kabar baiknya adalah counter proposal Indonesia akhirnya diterima setelah Chief RA melobi negara peserta.

"Intinya memang soal DFFT ini Indonesia belum siap secara ekosistem," katanya di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Perjuangan Indonesia berusaha melobi memang cukup berat. Chief RA mengatakan dirinya sampai menemui para menteri negara anggota satu persatu lewat pertemuan bilateral hingga melobi tuan rumah Jepang sebagai inisiator DFFT. 

Pada hari terakhir pertemuan, Forum langsung melakukan deklarasi meski draf legal-nya baru selesai pada Senin (10/6/2019) saking alotnya pembahasan DFFT.

Ada tiga komponen pokok dalam dalam counter proposal yang diajukan Indonesia. Pertama, intellectual property rights atau manajemen hak kekayaan intelektual (HKI) yang merupakan bagian penting dari program pengelolaan data apa pun. 

Kedua, perlindungan privasi dan keamanan data. Ketiga, menghormati kerangka kerja hukum di masing-masing negara terkait perlindungan data.

"Sebenarnya yang paling dibutuhkan Indonesia ke depan adalah e-leadership," ujar dia.

Apa itu E-Leadership?

Idealnya, e-leadership harus ada di semua sektor. Menurut Rudiantara, konsepnya fokus bagaimana bagaimana membuat atau menyisipkan proses baru, bisnis baru, cara baru yang memanfaatkan teknologi sebagai kunci. 

Teknologi, kata dia, hanya sebagai enabler atau alat. Berhasil atau tidaknya sebuah e-leadership dilihat dari kemudahan dan kenyamanan serta kemunculan cara baru.

Salah satu contoh e-leadership di sektor transportasi darat menurut Chief RA adalah adalah GoJek.

"GoJek ini contoh yang berhasil karena tahun lalu kontribusinya kurang lebih Rp 43 triliun kepada ekonomi Indonesia," ujar dia.

Avolio and Kahai dalam makalahnya bertajuk "Adding the "E" to E-Leadership: How it may impact your leadership" (2002) menyebut e-leadership sebagai proses pengaruh sosial, dimediasi oleh teknologi, untuk menghasilkan perubahan besar.

Rudiantara menegaskan Indonesia harus secepatnya membangun e-leadership di semua sektor. 

Jika tidak, kata dia, Indonesia hanya akan menjadi objek serta tidak akan bisa memanfaatkan dinamika yang terjadi di dunia global.

Sebut saja e-leadership di semua sektor mulai dari sektor pertanian, sektor perhubungan, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor pendidikan dan banyak lagi.

"Nah, ini yang disebut Data Free Flow with Trust itu karena ada di semua sektor. Mau tidak mau kita harus masuk ke sana karena bisnis data ini akan bernilai ratusan miliar ke depan," ujar Rudiantara.