Cyberthreat.id- Sejumlah orang di lingkar pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin berada di balik sejumlah lembaga pelatihan yang menjadi mitra Kartu Prakerja belakangan mendapat hujan kritik karena dinilai memboroskan anggaran Rp5,6 triliun hanya untuk jual beli video.

Jika di platform Vokraf.com ada Fina Silmi Febriyanti yang merupakan Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, di platform Institut Amithya ada politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Rucita Permatasari yang duduk sebagai CEO-nya.

Di situsnya https://amithyainstitute.com/prakerja, Institut Amithya menyediakan materi video tutorial berupa ilmu perhotelan seperti bagaimana menjadi petugas front office, food and beverage service dan housekeeping.

Selain sebagai politisi Golkar, Rucita Permatasari juga merupakan CEO Amithya Hotel and Resort di Surabaya.

Nah, di situs Amithya Institute disebutkan, mereka yang membeli video tutorial Kartu Prakerja buatan Amityha Institute dengan dana yang dibiayai negara, nantinya akan mendapat kesempatan bekerja di Hotel Amithya.

Tidakkah itu terdengar seperti negara membiayai pelatihan untuk calon karyawan Hotel Amithya?

Penelusuran Cyberthreat.id lewat Who Is menemukan situs amithyainstitute.com baru didaftarkan pada 16 Desember 2019, tiga bulan sebelum Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh Menteri Perokonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar.

Untuk servernya, Amithya Institut menggunakan hosting dari Ardetamedia, perusahaan penyedia jasa web hosting dari Yogyakarta.

Situs golkarpedia.com menyebutkan, CEO Amithya Institute dan Hotel Amithya, Rucita Permatasari, pada Pemilu 2019 lalu maju di Pileg DPRD Jawa Timur dari Partai Golkar. Sayangnya, Rucita gagal melenggang ke gedung dewan.

Cyberthreat.id belum mendapat konfirmasi dari Rucita soal keterlibatannya di program Kartu Prakerja.

Diprotes ICW
Munculnya nama Rucita sebagai pendiri Institut Amithya  disorot oleh lembaga antikorupsi Indonesian Corruption Watch (ICW). Kajian ICW menemukan setidaknya ada tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafilisisiasi secara politik dengan pemerintah.

Selain Insitut Amithya, dua nama lain adalah Skill Academy by Ruangguru dan Vokraf..  

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pihaknya pada 12 Mei lalu pernah mengajukan permohonan ke Kemenko Perekonomian untuk memperoleh informasi soal program Kartu Prakerja. Hal itu dilakukan menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Namun, kata Egi, permohonan informasi publik itu tidak pernah direspons pemerintah.

"Kami melakukan permintaan informasi tanggal 12 Mei 2020, tetapi sampai sekarang belum ada respons apa pun dari Kemenko Perekonomian," kata Egi  di Jakarta, Senin (1 Juni 2020).

Dalam analisa ICW, ada indikasi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam proses pemilihan mitra dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring program Kartu Prakerja.

Selain itu, ICW menyimpulkan tidak adanya standar yang jelas dalam pemilihan lembaga pelatihan yang pantas menjadi mitra program Kartu Prakerja. Sampai-sampai, lembaga yang baru sebulan diluncurkan langsung bisa menjadi mitra. Padahal, pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja menyebut bahwa tujuan program kartu prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan menyebutkan bahwa lembaga pelatihan harus terakreditasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).

Peraturan itu menyebutkan, ada delapan pedoman dalam menilai yakni kompetensi kerja, kurikulum dan silabi, materi pelatihan kerja, asesmen pelatihan kerja, tenaga pelatihan, sarana prasarana pelatihan kerja, tata kelola LPK dan Keuangan.

Mengapa aturan itu tidak dipakai saat menyeleksi lembaga pelatihan mitra Prakerja? Cyberthreat.id belum mendapat konformasi dari Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, program Kartu Prakerja menuai hujan kritik. Kubu pengkritik beralasan, selain tidak ada mekanisme kontrol terhadap penguasaan materi oleh peserta, alokasi anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk jual beli video tutorial juga dianggap bentuk pemborosan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, sebagian video yang dijual menyangkut urusan remeh temeh dan  tidak penting-penting amat. Sebut saja seperti tutorial cara memancing dan cara menginstal Windows 10 yang notabenenya banyak bertebaran gratis di Youtube.

Seperti diketahui, angka Rp5,6 triliun adalah bagian dari total anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja yang ditargetkan untuk 5,6 juta orang.

Para peserta yang lulus juga mendapatkan insentif uang saku sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan sehingga totalnya menjadi Rp2,4 juta. Sebagai tempat pendaftaran, dibuatlah situs prakerja.go.id.  

Namun, untuk mendapatkan uang saku ini, peserta harus membeli video tutorial terlebih dahulu yng bisa dipilih di 8 platform online yang digandeng pemerintah yaitu Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy Ruangguru, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Pijar Mahir dan situs Kementerian Tenaga Kerja yang menjual video buatan swasta seperti Vokraf.

Untuk membeli video itu, pemerintah mengirimkan uang sebesar Rp1 juta kepada peserta lewat platform pembayaran digital seperti OVO, LinkAja, dan GoPay. Jika tidak dipakai untuk beli video tutorial, uang ini tidak dapat dicairkan untuk keperluan lain. Jadi, uang Rp5,6 triliun ini, tok hanya bisa dipakai untuk beli video.

Hal inilah yang menjadi keberatan banyak pihak. Pemerintah, di satu sisi selalu mengatakan kekurangan dana (seperti harus menaikkan lagi iuran BPJS meski pun sebelumnya kenaikan itu telah dibatalkan oleh Mahkahmah Agung), namun di sisi lain dianggap menghamburkan uang untuk hal yang tidak dapat diukur kualitasnya. Terlebih, ada peserta yang mengaku bisa mendapat sertifikat tanda telah menyelesaikan pelatihan meskipun tidak menonton keseluruhan video yang dibeli.[]