Cyberthreat.id - Jika Anda punya perusahaan baru dan sulit mendapat pekerjaan dari proyek pemerintah dengan alasan belum punya kompetensi, belajarlah dari Vokraf.com, platform belajar daring yang diluncurkan pada 28 Februari 2020 lalu. Sebulan usianya, platform online di bawah PT Kolaborasi Edukasi Nusantara itu, langsung digaet sebagai mitra pemerintah untuk Program Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonoman Airlangga Hartarto pada 20 Maret lalu.

Vokraf mengkhususkan diri pada pelatihan online berbasis teknologi informasi seperti cara menjadi Copywiter, 3D Animator, Graphic Designer, Youtube Content Cretor, dan Digital Strategist. Metode pelatihannya berupa video tutorial yang seluruhnya ditawarkan di platform Sisnaker yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Produk Vokraf ditawarkan di situs Sisnaker  Kementerian Tenaga Kerja

Saat Vokraf diluncurkan pada 28 Februari 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio turut hadir.

Video pelatihan dari Vokraf ini dijual di platform Sisnaker dengan harga berkisar dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Sebagai contoh, pelatihan copywriter dibanderol seharga Rp500 ribu untuk enam hari pelatihan. Masing-masing sesi antara 32 menit sampai 1,5 jam. Instrukturnya antara lain Ari Koeswardini dari Creative Lead Tokopedia.

Sementara untuk pelatihan Youtube Content Creator selama 6 hari dibanderol seharga Rp300 ribu.

Di situsnya, salah satu orang di balik berdirinya Vokraf adalah Fina Silmi Febriyanti.  Di akun LinkedIn-nya, Fina menyebut dirinya sebagai Co-Founder dan CEO Vokraf.

Yang menarik, di daftar riwayat pekerjaan, Fina menyebut dirinya sebagai bagian dari tim konten kampanye Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu.

Penelusuran Cyberthreat.id di laman Who.is menemukan domain Vokraf.com baru didaftarkan lewat Name.com,Inc pada 28 Agustus 2019 untuk setahun masa pakai. Name.com adalah jasa web hosting yang bermarkas di Denver, Colorado, Amerika Serikat.

Diprotes ICW
Munculnya nama Fina sebagai pendiri Vokraf disorot oleh lembaga antikorupsi Indonesian Corruption Watch (ICW). Kajian ICW, ditemukan setidaknya tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafilisisiasi secara politik dengan pemerintah.

Selain Vokraf, dua nama lagi adalah Skill Academy by Ruangguru dan Amithya Insitute.  

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pihaknya pada 12 Mei lalu pernah mengajukan permohonan ke Kemenko Perekonomian untuk memperoleh informasi soal program Kartu Prakerja. Hal itu dilakukan menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Namun, kata Egi, permohonan informasi publik itu tidak pernah direspons pemerintah.

"Kami melakukan permintaan informasi tanggal 12 Mei 2020, tetapi sampai sekarang belum ada respons apa pun dari Kemenko Perekonomian," kata Egi  di Jakarta, Senin (1 Juni 2020).

Dalam analisa ICW, ada indikasi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam proses pemilihan mitra dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring program Kartu Prakerja.

Selain itu, ICW menyimpulkan tidak adanya standar yang jelas dalam pemilihan lembaga pelatihan yang pantas menjadi mitra program Kartu Prakerja. Sampai-sampai, lembaga yang baru sebulan diluncurkan langsung bisa menjadi mitra. Padahal, pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja menyebut bahwa tujuan program kartu prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan menyebutkan bahwa lembaga pelatihan harus terakreditasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).

Peraturan itu menyebutkan, ada delapan pedoman dalam menilai yakni kompetensi kerja, kurikulum dan silabi, materi pelatihan kerja, asesmen pelatihan kerja, tenaga pelatihan, sarana prasarana pelatihan kerja, tata kelola LPK dan Keuangan.

Mengapa aturan itu tidak dipakai saat menyeleksi lembaga pelatihan mitra Prakerja?

Cyberthreat.id belum mendapat konfirmasi dari Kementerian Tenaga Kerja mau pun dari Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, program Kartu Prakerja menuai hujan kritik. Kubu pengkritik beralasan, selain tidak ada mekanisme kontrol terhadap penguasaan materi oleh peserta, alokasi anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk jual beli video tutorial juga dianggap bentuk pemborosan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, sebagian video yang dijual menyangkut urusan remeh temeh dan  tidak penting-penting amat. Sebut saja seperti tutorial cara memancing dan cara menginstal Windows 10 yang notabenenya banyak bertebaran gratis di Youtube.

Seperti diketahui, angka Rp5,6 triliun adalah bagian dari total anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja yang ditargetkan untuk 5,6 juta orang.

Para peserta yang lulus juga mendapatkan insentif uang saku sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan sehingga totalnya menjadi Rp2,4 juta. Sebagai tempat pendaftaran, dibuatlah situs prakerja.go.id.  

Namun, untuk mendapatkan uang saku ini, peserta harus membeli video tutorial terlebih dahulu yng bisa dipilih di 8 platform online yang digandeng pemerintah yaitu Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy Ruangguru, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Pijar Mahir dan situs Kementerian Tenaga Kerja yang menjual video buatan swasta seperti Vokraf.

Untuk membeli video itu, pemerintah mengirimkan uang sebesar Rp1 juta kepada peserta lewat platform pembayaran digital seperti OVO, LinkAja, dan GoPay. Jika tidak dipakai untuk beli video tutorial, uang ini tidak dapat dicairkan untuk keperluan lain. Jadi, uang Rp5,6 triliun ini, tok hanya bisa dipakai untuk beli video.

Hal inilah yang menjadi keberatan banyak pihak. Pemerintah, di satu sisi selalu mengatakan kekurangan dana (seperti harus menaikkan lagi iuran BPJS meski pun sebelumnya kenaikan itu telah dibatalkan oleh Mahkahmah Agung), namun di sisi lain dianggap menghamburkan uang untuk hal yang tidak dapat diukur kualitasnya. Terlebih, ada peserta yang mengaku bisa mendapat sertifikat tanda telah menyelesaikan pelatihan meskipun tidak menonton keseluruhan video yang dibeli.[]