Jakarta, Cyberthreat.id - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyebut Indonesia menjadi prioritas perdagangan digital global. Kesimpulan itu didapatkan pemerintah usai menghadiri forum menteri G20 di Jepang 8-9 Juni 2019 lalu.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, Indonesia mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi tren perdagangan digital. Salah satu isu krusialnya adalah Data Free Flow with Trust alias DFFT dimana data dianggap aset paling berharga.

Menurut dia, kalau data diambil, dicuri atau dikuasai pihak lain, maka sama saja dengan Indonesia kehilangan aset yang tak ternilai di zaman digital.

"Tidak ada satupun negara yang tidak mencantumkan Indonesia agar diberikan prioritas," kata Enggartiasto saat Halal Bi Halal keluarga besar Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Kehati-hatian dalam konsep DFFT bisa dilihat dari perkembangan ekonomi digital dunia yang semakin bersifat memangsa. Di tengah perang dagang dua raksasa Amerika Serikat kontra China, muncul lah predator-predator ekonomi digital.

Predator ekonomi, kata Enggar, adalah terminologi yang membuat banyak negara terhenyak karena dalam perkembangannya cenderung yang besar memakan yang kecil.

Misalnya pemain besar di e-commerce membeli atau mengakuisisi pemain kecil yang berada di negara dengan jumlah penduduk yang besar. Akibatnya data-data bisa dikuasai pihak asing.

Adalah tidak sama kuantitas data penduduk di India atau Indonesia dengan negara yang penduduknya puluhan juta. Itu belum termasuk adanya kesenjangan teknologi.

"Teknisnya, DFFT ini kami ikut apa yang dikatakan Pak Menkominfo, tapi seyogyanya ini menjadi kehati-hatian kita bersama.

Ruang Policy

Dirjen Perundingan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Iman Pambagyo, mengatakan digital trading merupakan isu yang sangat luas.

Ia menyebut kondisi ini dengan unknown teritory karena sektor perdagangan nantinya sangat dipengaruhi kemajuan teknologi.

"Perputaran teknologi dan internet itu cepat sekali. Siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi di dunia maya dalam enam bulan ke depan," kata Iman.

Itu sebabnya Iman menilai penting bagi semua pihak mengedepankan policy space atau kebijakan yang jelas menghadapi digital trading global.

Saat ini Indonesia sedang memantau pembahasan ekonomi digital di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terutama terkait fair competition.

Menurut dia, secara global pembahasan e-trading akan memunculkan perjanjian bersama antar negara dalam waktu dekat.

"Kalau saya mengatakan Indonesia harus masuk dan terlibat dalam kajian e-commerce global ini. Kalau kita di luar Indonesia hanya bisa ngomel, tapi kalau di dalam kita bisa bicara."