Moskow, Cyberthreat.id – Pemerintah Rusia telah berkirim surat kepada 10 penyedia jaringan pribadi virtual (virtual private network/VPN) agar segera menyesuaikan diri dengan aturan hukum yang berlaku. Jika mereka tidak bersedia mengikuti aturan, pemerintah akan memblokirnya.

Perusahaan VPN itu diminta untuk terkoneksi dengan Sistem Informasi Negara Federal (The Federal State Information System/FGIS). Dengan terhubung dengan layanan FGIS, pelanggan perusahaan VPN tersebut tidak akan dapat mengakses konten yang telah diblokir oleh pemerintah Rusia.

Seperti diberitakan TechRadar, Senin (10/6/2019), Kepala Roskomnadzor (Federal Security Service/FSB), Alexander Zharov, menyatakan akan memblokir sembilan layanan VPN pada bulan depan.

Roskomnadzor adalah badan khusus di bawah Kementerian Telekomunikasi dan Komunikasi Massa Rusia yang menangani masalah media dan telekomunikasi.

Dalam wawancara dengan kantor berita Rusia, Interfax, Zharov, mengatakan, bahwa hanya satu dari 10 perusahaan penyedia VPN yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

---

Berita Terkait:

• Pemerintah AS Soroti Penggunaan Aplikasi VPN, Ada Apa?

---

“Kami telah mengirim 10 pemberitahuan VPN. Hanya satu, yaitu Kaspersky Secure Connection yang telah mendaftar. Yang lainnya, tidak menjawab, terlebih lagi, mereka menulis di situs web mereka tidak akan mematuhi hukum Rusia,” kata Zharov.

Zharov menambahkan, bahwa hukum Rusia sudah jelas. “Jika perusahaan menolak untuk mematuhi hukum, ya harus diblokir. Jadi, kami akan melakukan itu (blokir) dalam beberapa tahap,” ujar dia.

Perusahaan yang menolak tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam.

10 perusahaan penyedia VPN yang dikirimi surat tersebut, antara lain: NordVPN, Hide My ASS!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVAnish, VPN Unlimited, dan Kaspersky Secure Connection.

TorrentFreak, dikutip dari Gizmodo, NordVPN menyatakan tidak akan tunduk dengan kebijakan pemerintah Rusia karena hal itu sama saja melanggar perjanjian pelayanan kepada pelanggan.

Mereka sebetulnya telah diminta untuk melaporkan ke pemerintah Rusia pada bulan Maret lalu agar terdaftar dalam FGIS.

---

Berita Terkait:

• Susul Telegram, Rusia Minta Tinder Serahkan Data Pengguna

---

FGIS merupakan sistem informasi yang didalamnya berisi daftar hitam (terlarang) perusahaan di Rusia—ini semacam situs web trustpositif.kominfo.go.id  milik Indonesia yang juga berisi daftar situs web terlarang.

Di bawah Presiden Vladimir Putin, Rusia memang mengendalikan internet secara ketat dalam kebijakan Sovereign Internet. Kebijakan ini dinilai para aktivis mengarah pada pembatasan berinternet yang serupa dilakukan di China melalui kebijakan Great Firewall.

Pemerintah Rusia mulai memberlakukan resmi kebijakan tersebut pada November mendatang yang diklaim sebagai proyek internet lokal “berkelanjutan, aman dan berfungsi penuh.”

Sebelumnya, Facebook juga bersitegang denga Rusia lantaran diminta untuk menyimpan data informasi pengguna di server lokal. Hal sama juga dialami Telegram yang pada 2018 juga telah dilarang.

Google pada Desember 2018 juga terkena imbasnya dan telah didenda sebesar US$ 7.530 (sekitar Rp 107 juta) karena tak mematuhi aturan yang berlaku.