Cyberhtreat.id - CEO Facebook Mark Zuckerberg Senin kemarin mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemungkinan negara-negara lain akan meniru cara China mengatur internet yang cenderung otoriter dan memberlakukan sensor ketat.

Dilansir dari The Verge, Zuckerberg mengungkapkan kekhawatiran dalam percakapan konferensi video dengan Komisaris Industri Uni Eropa Thierry Breton.

Dalam perbincangan itu, Zuckerberg menilai China tergolong sebagai negara yang otoriter dan belum sepenuhya menerapkan asas demokrasi di dunia internet.

"Saya ingin terus terang, saya pikir ada model aturan yang keluar dari negara-negara seperti China yang cenderung memiliki nilai yang sangat berbeda dari negara-negara Barat yang lebih demokratis," kata Zuckerberg dikutip dari The Verge, Selasa, (19/5/2020).

Menurutnya, sensor super ketat yang dilakukan oleh China telah membatasi kebebasan masyarakat untuk berekpresi.

Zuckerberg tak menampik perlunya saringan terhadap konten-konten yang diunggah di internet. Namun, alih-alih memblokir aksesnya, Zuckerberg menyarankan adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan digital untuk mengendalikan konten, memerangi hoaks, dan lainnya.

Facebook, kata Mark,  berharap pesan kebebasan berbicara akan menyebabkan regulator melihat perusahaan sebagai sekutu, daripada target untuk regulasi yang lebih ketat.

Zuckerberg juga memuji Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa (UE), yang menyebabkan Facebook, Twitter, Google, dan perusahaan internet lainnya harus menyesuaikan kebijakannya dalam mengumpulkan data pengguna di UE.

Thierry Breton yang beberapa kali bersikap kritis terhadap Facebook, kali ini sepakat dengan Mark. Politisi asal Prancis itu mengatakan bekerja bersama akan menjadi kunci bagi pemerintah dan perusahaan internet untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya.

“Saya pikir kita harus memahami itu, terutama untuk pasar digital. Dan lebih dari itu, untuk masyarakat dalam mengakses informasi pada umumnya," kata Breton.

Awal bulan ini Facebook mengumumkan telah membentuk dewan pengawas yang berisi 20 tokoh-tokoh kebebasan berekspresi dari sejumlah negara. Dari Indonesia, terpilih mantan Pimpinan Redaksi The Jakarta Post, Endy Bayuni.

Dewan pengawas ini akan bertugas mengawasi konten Facebook, dan berhak membatalkan keputusan CEO Facebook jika dianggap melanggar aturan.

Breton memuji pembentukan dewan pengawas itu. Namun, dia mengingatkan,"pada akhirnya, Mark yang akan bertanggung jawab. Bukan yang lain."[]