Jakarta, Cyberthreat.id – Mulai 1 Juli 2020, pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi pelanggan perusahaan layanan digital asing, seperti Netflix, Spotify, Zoom, dan sebagainya.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020.

“Pengenaan PPN bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital,” demikian siaran pers Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Jumat (15 Mei 2020).

Awal April lalu, pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan pajak transaksi digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Skema pemajakan itu sesuai Perppu Nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Selain pelanggan dikenai pajak, pemerintah juga menagih pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan aplikasi. Mereka selama ini belum terjamah oleh pajak.

Terkait dengan PPN, perusahaan apllikasi wajib menyetorkan dan melaporkan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode trwiulan berakhir.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital impor itu dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh sebagai pemungut PPN,” tulis Ditjen Pajak.

Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria, tapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada direktur jenderal pajak.

Ditjen Pajak mengatakan PPN tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan negara sebagai sumber dana dalam menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.[]

Redaktur: Andi Nugroho