Cyberthreat.id - Kelompok hacker bernama REvil mengklaim memiliki "cucian kotor" alias aib Presiden Donald Trump. Mereka meminta tebusan senilai US$ 42 juta atau secara Rp624,5 miliar dengan batas waktu pembayaran satu minggu. Jika tidak dibayar, mereka mengancam akan mempublikasikannya.

Peretas REvil adalah kelompok yang baru-baru membobol data milik firma hukum hiburan Hollywood bernama Grubman Shire Meiselas & Sacks. Data yang berhasil dicuri antara milik sejumlah artis Hollywood yang menjadi klien perusahaan itu seperti  Nicki Minaj, Lady Gaga, Mariah Carey, Madonna dan Bruce Springsteen.

Awalnya, mereka meminta tebusan US$ 21 juta kepada  Grubman Shire Meiselas & Sacks. Namun, karena belum dibayarkan, tebusan dinaikkan menjadi dua kali lipat.

"Orang berikutnya yang akan kita publikasikan adalah Donald Trump. Ada pemilu yang berlangsung, dan kami menemukan 'satu ton cucian kotor' tepat waktu. Tuan Trump, jika Anda ingin tetap menjadi presiden, menyodok tongkat tajam pada orang-orang, kalau tidak, Anda bisa melupakan ambisi ini selamanya. Dan bagi Anda para pemilih, kami dapat memberi tahu Anda bahwa setelah publikasi seperti itu, Anda tentu tidak ingin melihatnya sebagai presiden. Mari kita lupakan detailnya. Batas waktu satu minggu," tulis REvil dalam sebuah unggahan di forum dark web seperti dilaporkan Forbes, 15 Mei 2020.

Dalam sebuah pernyataan kepada Vice News, firma hukum Grubman Shire Meiselas & Sacks tidak punya koneksi dengan Trump atau perusahaannya, sehingga tidak jelas mengapa mereka menaikkan nilai tebusan dengan ancaman membocorkan data Trump.

Kantor berita Sputnik melaporkan awal pekan ini bahwa serangan peretas terkenal itu dikonfirmasi oleh firma hukum. Menurut kelompok peretas itu, sekitar 756 gigabyte dokumen rahasia dicuri dalam serangan siber, termasuk nomor telepon, alamat email, perjanjian kerahasiaan dan informasi pribadi lainnya yang dimiliki oleh sejumlah selebriti.

Dalam sebuah pernyataan kepada Page Six, firma hukum Grubman mengatakan tidak akan mengirimkan satu sen pun kepada kelompok peretas yang disebutnya sebagai "teroris siber".

"Kami telah diberitahu oleh para ahli dan FBI bahwa bernegosiasi dengan atau membayar uang tebusan kepada teroris adalah pelanggaran hukum pidana federal. Bahkan ketika tebusan besar telah dibayarkan, para penjahat sering membocorkan dokumen itu," bunyi pernyataan firma hukum tersebut.

Sejauh ini, belum ada pernyataan dari Gedung Putih terkait ancaman itu.[]