Cyberthreat.id - Lembaga penegakan hukum Amerika Serikat,  United States Marshals Service/USMS,yang bertanggung jawab atas semua tahanan federal mengalami kebocaran data berupa informasi pribadi milik para tahanan.

Kebocoran data ini mengungkap perincian warga AS yang ditangkap dan saat ini menjalani hukuman karena kejahatan berat, juga mereka yang ditahan dalam jangka pendek.

Diberitakan TechCrunch, Sabtu (9 Mei 2020), sebuah surat yang dikirimkan kepada mereka yang terdampak mengatakan bahwa Departemen Kehakiman (JSOC) memberi tahu USMS pada 30 Desember 2019 tentang peretasan data dengan memengaruhi server yang menyimpan informasi pribadi para tahanan dan mantan tahanan.

Surat dari Departemen Kehakiman AS yang memberitahukan tentang peretasan data para tahanan | via TechCrunch

Surat itu menyebutkan, peretasan data itu mungkin sudah membocorkan alamat rumah, nama, tanggal lahir dan nomor jaminan sosial. Belum jelas jumlah para tahanan dan mantan tahanan yang terdampak kebocoran data ini.

Sebagai informasi, USMS ditugaskan untuk menangkap buron dan melayani surat perintah penangkapan federal. Tahun lalu, USMS menangkap lebih dari 90.000 buron dan melayani lebih dari 105.000 surat perintah penangkapan.

Kasus ini merupakan rentetan kebocoran data yang telah dialami pemerintah AS dalam beberapa bulan terakhir. The Defense Information System Agency, sebuah divisi Departemen Pertahanan yang ditugasi menyediakan teknologi dan dukungan komunikasi bagi pemerintah AS, termasuk presiden dan pejabat senior lainnya mengalami kebocoran data antara bulan Mei dan Juli 2019, berdampak pada pencurian informasi pribadi karyawan.

Pada April 2020, Small Business Administration (SBA) mengakui adanya peretasan data terhadap 8.000 pelamar untuk program Pinjaman Bencana Cidera Ekonomi (EIDL) bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial sebagai akibat dari pandemi virus corona (Covid-19).[]

Editor: Yuswardi A. Suud