Cyberthreat.id - Analis keamanan dan intelejen Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta menilai sangat wajar jika unicorn dan startup yang beroperasi di Indonesia menjadi incaran para penjahat maupun serangan siber. Ia melihat kebocoran data 91 juta akun Tokopedia sebagai ancaman bagi perkembangan ekonomi digital yang berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional.

"Ini sinyal bahwa unicorn di Indonesia mempunyai daya tarik yang kuat sehingga potensi ancaman sangat besar," kata Stanislaus kepada Cyberthreat.id, Selasa (5 Mei 2020).

Serangan terhadap unicorn ataupun decacorn, khususnya e-Commerce, sejatinya adalah ancaman terhadap hajat hidup orang banyak. Angka 91 juta kebocoran data Tokopedia membuktikan betapa berharganya data yang dikumpulkan dan diolah unicorn yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Stanislaus, serangan siber terhadap infrastruktur kritis sah-sah saja dianggap sebagai bentuk perang ekonomi atau perang dagang. Indonesia, kata dia, sudah harus memiliki persiapan menghadapi kondisi tersebut.

"Ancaman serangan cyber terhadap Indonesia memang harus diwaspadai, tidak hanya terhadap infrastruktur milik pemerintah, tapi juga swasta. Cukup berbahaya jika infrastruktur tersebut memuat data-data penting dan berpengaruh."

Menurut SEA e-Conomy 2019 yang dirilis Google-Temasek awal Oktober 2019 menyatakan Indonesia memutar sepertiga uang ekonomi digital di Asia Tenggara yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 566 triliun (40 miliar USD). Tiga sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi internet itu adalah online traveling, e-Commerce, dan media online.

Rentannya KKS

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan data breach yang menimpa Tokopedia dan Bukalapak (tahun lalu) merupakan pengulangan (repeating) berbagai kejadian dan insiden serupa yang telah terjadi di berbagai negara.

Indonesia, kata Ardi, harus melihat kasus ini sebagai bahan pengenalan sekaligus profilling tentang apa itu Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan (HTAG) di bidang siber.

"Apa yang terjadi dengan Bukalapak dan Tokopedia ini ada sebuah 'Tip of the Iceberg' tentang bagaimana rentannya postur Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) Nasional kita," kata Ardi dalam keterangannya kepada media, Senin (4 Mei 2020).

Isu HTAG siber, kata dia, harus dilihat dari sudut pandang 'helicopter view' sebagai konstelasi ancaman yang lebih besar yaitu ancaman terhadap Keamanan Nasional. Ardi mengingatkan 70% sumber daya untuk menghadapi perang siber di era konvergensi bukan di sisi pemerintah.

"HTAG Siber adalah wilayah yang tidak ada petanya sehingga upaya kerja-sama kolaboratif bersama perlu segera dikembangkan serta tidak boleh mengedepankan pendekatan birokrasi," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Farah Putri Nahlia, mengatakan kebocoran data yang dialami Tokopedia harus diselidiki dengan tuntas sebagai pelajaran untuk masa yang akan datang. Penegak hukum, kata dia, harus mampu mengungkap kebocoran data ini menjadi terang benderang sehingga bisa menjerat kelalaian Tokopedia.

"Pemerintah harus melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan mengantisipasi peristiwa yang sama, mengingat banyak perusahaan yang berbasis sama dengan Tokopedia," ujar Farah dalam siaran pers, Selasa (5 Mei 2020).

Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan negara belum hadir dalam kasus kebocoran data Tokopedia. BPKN mengungkapkan, saat ini terjadi perubahan konsumen yang sangat cepat di dunia sehingga membutuhkan reaksi cepat para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan.

"Transformasi digital memberikan teknologi baru, model bisnis, transaksi, serta beragam barang dan jasa yang inovatif, pemerintah dalam hal ini harus dapat mengatasi tantangan tersebut, peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan dan perlu pengawasan serta ketegasan," demikian keterangan pers BPKN, Selasa (5 Mei 2020).