Cyberthreat.id - Pemerintah Australia resmi meluncurkan aplikasi yang disebut COVIDSafe pada Minggu malam waktu setempat (26 April 2020). Aplikasi ini mirip dengan PeduliLindungi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, atau TraceTogether milik Singapura yang bekerja menggunakan sinyal Bluetooh untuk menekan laju penularan Covid-19.

Dilansir dari ABC News, Senin (27 April 2020), peluncuran aplikasi ini disambut baik warga Australia. Baru lima jam diluncurkan, sudah diunduh oleh lebih dari satu juta warga Australia.

"Pada pukul 06.00 Senin pagi, sekitar 1,13 juta warga Australia sudah mengunduh app ini," kata Menteri Kesehatan Austalia, Greg Hunt kepada awak media, Senin pagi.

Greg tak menyangka jumlah unduhan bisa sebanyak itu dalam beberapa jam saja. Padahal, kata dia, pihaknya menargetkan 1 juta unduhan dalam waktu lima hari.

Aplikasi COVIDSafe dibuat untuk membantu pemerintah Australia agar bisa dengan cepat melacak gerakan siapa saja yang positif terpapar virus corona dan siapa saja yang pernah melakukan kontak dengan mereka yang tertular dalam 21 hari terakhir.

Mereka yang mengunduh akan diminta memberikan informasi seperti nama (boleh memakai nama samaran), nomor ponsel, kode pos, dan rentang usia.

Nantinya, teknologi Bluetooth akan merekam identitas pengguna yang berjarak sekitar 1,5 meter selama 15 menit. Sebuah notifikasi akan dikirimkan ke ponsel pengunduh bila mereka bertemu atau melakukan kontak dekat dengan seseorang yang positif terpapar virus corona.

Bagaimana aplikasi bisa mengetahui siapa yang positif terpapar corona, lalu mengirimkan notifikasi ke orang yang berdiri pada jarak 1,5 meter dari orang itu?

Caranya, seseorang yang tertular Covid-19 juga mengunduh aplikas itu diponselnya. Lalu, orang yang tertular ini mengisi data bahwa dirinya telah tertular. Atas persetujuan orang itu, datanya dikirim ke Pusat Data. Dari situ, pejabat kesehatan di akan mendapatkan data dan menghubungi warga yag pernah bertemu dengan orang yang tertular itu.

Tidak ada paksaan bagi warga untuk mengunduh aplikasi ini. Sifatnya sukarela. Hanya saja, agar bisa bekerja dengan efektif, dibutuhkan sekitar 40 persen warga yang mengunduh atau sekitar 10 juta orang.

Kepala Bidang Medis, atau Chief Medical Officer di Australia, Brendan Murphy mengatakan aplikasi ini akan memberikan data lebih cepat untuk melacak siapa saja yang berhubungan dengan mereka yang positif, salah satu hal terpenting dalam mencegah penyebaran virus corona.

Kekhawatiran Penyalahgunaan Data
Aplikasi ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran data orang yang mengunduhnya dapat disalahgunakan oleh Pemerintah Australia. Namun, Greg Hunt mengatakan sudah ada aturan hukum yang ketat mengenai bagaimana informasi yang dikumpulkan akan digunakan.

Pengguna sendiri tidak akan bisa mengakses data di ponsel mereka untuk mencari tahu siapa saja yang sudah terlibat kontak.

Pejabat di tingkat Federal maupun penegak hukum juga tidak akan memiliki akses ke Pusat Data.

Pusat Data juga hanya menyimpan semua data di Australia dan tidak bisa dipindahkan ke luar negeri.

Menurut Menkes Hunt, siapa saja yang secara ilegal mengakses data bisa dikenai hukuman penjara sampai lima tahun.

Dia mengatakan saat parlemen Australia kembali bersidang bulan Mei, pemerintah akan mengusulkan agar pengumpulan data hanya akan dilakukan selama masa pandemi COVID-19.

"Bahkan pengadilan pun tidak bisa memasuki celah hukum untuk mengeluarkan data," kata Hunt.

Lampu Hijau dari Penasihat Keamanan Siber
Untuk menguji kebenaran klaim pemerintah itu, seorang penasihat keamanan siber independen bernama Rachael Falk mengoprek kode pemogramannya. Hasilnya, Rachael memberi lampu hijau, memastikan privasi publik Australia akan tetap terjaga.

Dilansir dari 2gb.com, Rachael Falk yang merupakan CEO Cyber Security Cooperative Research Centre di Australia mengatakan data aplikasi dilindungi bahkan dari departemen dan organisasi pemerintah lainnya.

“Saya harus sangat jelas tentang ini. Ini di atas segalanya, adalah aplikasi kesehatan masyarakat. Ini bukan aplikasi pengawasan. Itu tidak dapat melacak lokasi Anda," kata Rachael.

Mayoritas kode sumber (source code) aplikasi itu akan dirilis ke publik minggu ini. Rachael memuji tindakan itu sebagai "langkah maju untuk transparansi pemerintah."

Dengan begitu, kata dia, komunitas teknis dapat terlibat dan memberikan umpan balik.

"Ini bagus untuk integritas dan kepercayaan publik," ujarnya.[]