Cyberthreat.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 80 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti selama periode Maret 2020. Secara kumulatif, sampai triwulan pertama tahun 2020, Bappebti telah memblokir 103 domain situs.

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, bukan berarti pengawasan dan pemberantasan terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tak berizin dihentikan. Menurut dia, pemberantasan domain ilegal ini sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dari kegiatan ilegal dan aktivitas melawan hukum.

"Di tengah pandemi ini, pengawasan dan pemantauan terhadap penawaran investasi di bidang PBK tidak boleh lemah. Masyarakat harus tetap dilindungi dari kegiatan ilegal di bidang PBK yang berpotensi merugikan," kata Tjahya Widayanti dalam siaran pers, Sabtu (26 April 2020).

Tjahya menambahkan, sesuai arahan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan perkantoran sebagai pencegahan penyebaran Covid-19, maka aparatur sipil negara (ASN) diperintahkan untuk bekerja dari rumah atau work from home.

Dengan demikian, ASN tidak memiliki waktu untuk bersantai-santai dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas itu termasuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang PBK serta memblokir domain situs entitas yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, mengatakan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihak berwenang terhadap aktivitas entitas ilegal di bidang PBK dapat dilakukan di mana saja. Hal itu dimungkinkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 

Pemblokiran yang selama ini dilakukan diantaranya bertujuan agar situs tersebut tidak dapat diakses di wilayah Indonesia, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa konten situs entitas ilegal tersebut melanggar UU.

Masyarakat, kata dia, dapat berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penawaran investasi.

"Sebelum berinvestasi, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan," ujar M. syist.

"Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran, serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung dan ruginya. Jadi, investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis."

Untuk mengetahui legalitas pialang berjangka, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui situs web https://www.bappebti.go.id.