Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (PM Kominfo No. 13/2019). PM itu sebenarnya telah ditetapkan sejak 25 Oktober 2019 dan rencananya mulai diberlakukan 6 (enam) bulan ke depan yaitu pada tanggal 25 April 2020.

Direktur Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), Ahmad M. Ramli, mengatakan regulasi itu akan berdampak pada perubahan dan efisiensi penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 

"PM Kominfo No. 13/2019 merupakan simplifikasi regulasi dan penyederhanaan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas investasi dan kemudahan berusaha di sektor telekomunikasi," kata Dirjen Ramli di Jakarta, Jumat (24 April 2020).

Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) telah menimbulkan implikasi yang luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020.

"Mengingat waktu pemberlakuan PM Kominfo No. 13/2019 yang sudah dekat, sedangkan industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang terdampak Bencana Nasional Pandemi Covid-19 (25 April), maka perlu dilakukan penyesuaian,” ujar Dirjen Ramli.

Menurut Dirjen PPI, penyesuaian itu dilatarbelakangi pertimbangan kesiapan pelaku usaha dan upaya menjaga iklim usaha yang sehat.

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan kesiapan para pelaku usaha terkendala, maka demi keberlangsungan usaha dan menjaga iklim usaha yang sehat, telah ditetapkan penundaan berlakunya PM Kominfo No. 13/2019 sampai dengan 31 Januari 2021," jelasnya.

Penundaan berlakunya PM Kominfo No. 13/2019 telah ditetapkan oleh Menkominfo melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PM 13 Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 kemudian diundangkan tanggal 21 April 2020.

"Dengan penundaan pemberlakuan PM Kominfo No. 13/2019, maka regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi merujuk pada regulasi eksisting yang saat ini berlaku." []

Redaktur: Arif Rahman