Cyberthreat.id - Analis Drone Emprit, Ismail Fahmi, mendorong instansi terkait untuk menerapkan transparasi data dan membuka data penelusuran jejak penularan (contact tracing) untuk mempercepat penanganan covid19.
"Pak Jokowi kan sudah berbicara, dan minta agar data dibuka, terintegrasi antara daerah dan pusat dan cepat. Itu saja yang didorong, ditambah lagi dengan data contact tracing," ungkap Ismail Fahmi ketika dihubungi Cyberthreat.id, Selasa (21 April 2020), usai menjadi pembicara di seminar online (webinar) yang membahas peran saintis data dalam melawan Covid19.
Menurut Ismail, transparansi data ini terkait dengan data yang bisa dibuka atau tidak. Untuk data yang tidak bisa dibuka, kata dia, sudah ada aturannya, antara yang bersifat data pribadi pasien.
Selain itu, Ismail menambahkan, hal ini juga berkaitan dengan integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Faktanya, sering ditemui perbedaan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Kalau melihat pada kenyataan yang ada di laporan pemrintah daerah mulai dari Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), dan yang positif di daerah itu harusnya sama juga dengan yang di Pusat. Tapi ini kan seringkali berbeda. Di daerah sudah nambah banyak, di pusat belum. Nah itu kenapa bisa terjadi? itu bisa ditanyakan ke Kemenkes," kata Ismail yang juga doktor sains informatika lulusan Universitas Groningen, Belanda.
Kurangnya transparasi dan integrasi data inilah yang menurut Ismail terkadang membuat proses analisa menjadi sulit bagi para data scientist. Padahal data scientist memiliki peran untuk membaca dan menganalisis data-data yang terkait dengan covid-19, yang sangat penting bagi masyarakat.
"Ini yang membuat kita para data scientist, misalnya, kesulitan untuk memproses dan mengelola data seluruh Indonesia. Harus mengunjungi satu persatu? Padahal sudah ada aturan one data yang ada di pemerintah? Ini yang harus kita dorong," tambah Ismail.
Itu sebabnya, Ismail mendorong pemerintah segera menerapkan satu data Indonesia, terutama di tengah penyebaran covid-19 untuk mempercepat penanganannya.
Menurut Ismail, pemerintah harus mengurangi mekanisme pelaporan data. Yang terjadi saat ini, kata dia, pelaporan data harus melalui langkah yang sangat panjang. Mekanisme ini harus dikurangi untuk mempercepat penanganan.
Ismail mencontohkan, ketika ada pasien positif Covid-19 meninggal, harus dilaporkan ke Kemenkes terlebih dahulu, baru kemudian akan diverifikasi dan dilaporkan sebagai pelaporan harian.
Proses ini dinilai terlalu panjang. Ia menyarankan, kepada pemerintah untuk membuat sistem elektronik yang bisa digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, daerah menginput datanya, lalu pemerintah pusat tinggal melakukan verifikasi secara online.
"Pemerintah daerah bisa dikasih akses khusus untuk memasukan data supaya datanya tidak salah. Karena data dari provinsi dan tidak banyak," ujarnya.
Untuk penyajian data, Ismail merasa visualiasai yang dilakukan pemerintah sudah baik. Hanya saja ia menyarankan agar pemerintah menambahkan fitur contact tracing seperti yang dilakukan oleh Singapura dan juga Korea Selatan.
"Yang paling penting dibutuhkan itu adalah informasi contact tracing," ujarnya.
Ia mencontohkan, misalnya ada seseorang yang meninggal dan baru diketahui positif Covid-19. Karena sudah meninggal, maka keluarga atau orang terdekatnya tidak mengetahui sang pasien sudah pergi kemana saja. Itu sebabnya, kata dia, informasi contact tracing ini sangat penting untuk membuat masyarakat menjadi lebih waspada.
Data tracing ini harus dimiliki oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memudahkan proses pemetaan. Dengan memanfaatkan integrasi data dan contact tracing, ini akan memudahkan pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa mengetahui data dari pusat hingga ke tingkat kelurahan.
"Kalau bisa orang di pusat juga bisa tahu dan data itu bisa di-zoom sampai tingkat kelurahan. Jadi kita bisa tahu pasien sudah kemana saja selama 14 hari dia terinfeksi covid-19,"ujarnya.
Seperti diketahui, jumlah pasien yang terpapar virus corona di Indonesia terus bertambah. Hingga 21 April, situs resmi covid19.go.id menyebut sudah 7.135 orang terpapar virus corona sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Dari jumlah itu, 5.677 dalam perawatan, 842 sembuh dan 616 orang meninggal dunia.
Indonesia saat ini tercatat sebagai negara kedua terbanyak di antara negara-negara ASEAN yang warganya terpapar virus corona setelah Singapura. Sedangkan untuk angka kematian, Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN.[]
Editor: Yuswardi A. Suud
Berita terkait:
Share:
