Cyberthreat.id - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19. Ketua umum APJII Jamalul Izza mengatakan sektor penyelenggara jasa internet (PJI) tampak diuntungkan dengan melonjaknya trafik melalui fenomena global work from home (WFH) dan belajar dari rumah, tetapi itu salah persepsi.

"Tidak serta merta berdampak positif terhadap seluruh pendapatan global di industri telekomunikasi," kata Jamalul Izza dalam siaran pers, Kamis (16 April 2020).

Pria yang karib disapa Jamal menyatakan APJII sebenarnya sudah mulai mengencangkan ikat pinggang. APJII, kata dia, dengan keanggotaan lebih dari 500 anggota perusahaan Internet Service Provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang hidup dari model bisnis Business to Business (B2B).

"Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya," ujarnya.

"Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis. Praktis bagi perusahaan ISP yang menyasar segmen B2B mengalami penurunan trafik yang signifikan."

Luruskan Persepsi

Jamal mengatakan banyak perusahaan saat ini terus memaksakan adanya efisiensi sehingga terjadi pemangkasan fasilitas seperti internet tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini, mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen.

"Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah," kata Jamal.

Di sisi lain, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 di mana sektor telekomunikasi dapat mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.

"Kami selalu mendukung program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemerataan akses internet dan menjaga kualitas layanan untuk tetap prima terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Tetapi kami juga meminta agar pemerintah juga memperhatikan industri telekomunikasi di tengah wabah ini," kata Jamal.

Harapan besar APJII adalah pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait dengan penangguhan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) untuk periode 2019 yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020 ini.

"Kami punya harapan dan keinginan besar kepada pemerintah agar dapat membantu industri telekomunikasi ini untuk tetap bertahan di masa-masa sekarang. Jika pemerintah mendengar jeritan kami, maka pemerintah punya kontribusi besar bagi keberlangsungan industri ini di masa-masa mendatang."