Cyberthreat.id - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengembangkan aplikasi sendiri yang nantinya digunakan oleh pemerintah. Ia berharap BSSN segera membuat aplikasi khusus berkeamanan tinggi dan memenuhi standar militer untuk digunakan di level pemerintahan.

Sebab, potensi pencurian atau kebocoran data dan serangan siber semakin tinggi di tengah sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government yang terus digalakkan. 

"Kami mengusulkan agar BSSN membuat aplikasi sendiri yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintah, presiden, DPR, kabinet dan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Sukamta usai rapat kerja secara virtual BSSN bersama Komisi 1 DPR RI, Selasa (14 April 2020).

BSSN sebelumnya telah menerbitkan berbagai panduan bagi sektor pemerintah dan infrastruktur kritis dalam mengantisipasi ancaman dan serangan siber sejak pandemi Covid-19 bergulir. Sukamta menilai urgensi kehadiran aplikasi ini sudah begitu tinggi.

Secara global, jumlah ancaman dan serangan siber terus meningkat di berbagai negara. Kondisi ini membutuhkan langkah sigap dan strategi preventif pemerintah karena penjahat memanfaatkan momentum Covid-19 untuk mencuri data dan serangan siber.

Misalnya mencegah upaya penyusup dan melindungi data sensitif pada rapat virtual di Sektor Infrastruktur Kritis Nasional (IKN).

"Pekerja, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, maka jaringan siber perlu diamankan dengan serius," ujar Sukamta yang meminta BSSN menyelesaikan aplikasi ini dalam 2 atau 3 pekan ke depan.

"Trafik meningkat, serangan meningkat, kita bersyukur masih aman secara umum," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Abdul Kadir Karding meminta BSSN untuk mengantisipasi serangan siber di tengah pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan fenomena global bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah.

"Kita semua tahu di tengah pandemi Covid-19 ini, komunikasi dan konsolidasi dilakukan masyarakat dari rumah. BSSN perlu cermati keamanan aplikasi yang digunakan masyarakat untuk mengantisipasi adanya serangan siber," kata Karding kepada wartawan, Senin (13 April 2020).

Menurut Karding, kelompok tertentu memanfaatkan situasi pandemi untuk melancarkan berbagai aksi di dunia maya. Misalnya penyebaran malware melalui surel dan aplikasi, penipuan untuk mendapatkan data kredensial dan uang, hingga menyebarkan gelombang hoax yang mengacaukan situasi.

"Pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan para hacker akan menggunakan kesempatan pada situasi seperti sekarang."

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian menyatakan pihaknya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder keamanan siber sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan siber nasional. Khususnya di tengah pandemi virus Corona.

Hinsa mengatakan "pandemi Covid-19 hendaknya dapat memberikan pelajaran bagi seluruh komponen bangsa bahwa keamanan dan ketahanan siber saat ini sudah menjadi kebutuhan dan keharusan". []

Redaktur: Arif Rahman