Presiden Jokowi meminta adanya data terpadu dan terbuka terkait penanganan Covid-19
Presiden Jokowi meminta adanya data terpadu dan terbuka terkait penanganan Covid-19
Cyberthreat.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait pentingnya data terpadu penanganan Covid-19 di Indonesia. Jokowi meminta agar seluruh data terkait pandemi Covid-10 di Indonesia dibuat terpadu dan terbuka sehingga bisa diakses semua orang.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas lewat video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, dan Ketua Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Ketua Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Donny Monardo.
"Berkaitan dengan data dan informasi, saya minta data dan informasi terintegrasi semua kementerian masuk ke Gugus Tugas," kata Presiden Jokowi, Senin (13 April 2020).
"Sehingga seua informasi ada, baik mengenai jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang dalam Pemantauan (ODP) di daerah, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh, semua jelas dan terdata dengan baik," kata Jokowi.
Data itu, juga diminta untuk diperbaharui setiap hari dan terpadu.
"Harusnya ini setiap hari bisa 'diupdate' dan bisa lebih terpadu. Sekali lagi, data terpadu menyangkut PDP, ODP, positif, kemudian yang sembuh, yang meinggal, jumlah yang ada semua dan terbuka semua, sehingga semua orang bisa mengakses data ini," kata Presiden.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan Cyberthreat.id, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi menyeluruh tentang situasi penanganan Covid-19 di Indonesia.
Situs nasional covid-19.go.id yang dikelola Gugus Tugas Covid-19 hanya menampilkan data agregat nasional yang terkadang berbeda dengan data yang ditampilkan di situs web pemerintah daerah.
Berita terkait:
Selain seringkali datanya tidak sinkron antara pusat dan daerah, keterbukaan informasi yang disajikan juga berbeda-beda. Ada provinsi yang membuka data sebaran hingga level kelurahan, namun ada pula yang hanya sampai level kabupaten.
Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, banyak informasi yang tidak tersedia di situs covid19.go.id.
Tidak hanya membagikan statistik berupa angka-angka, Pemerintah Malaysia juga membagikan informasi cluster penularan agar masyarakatnya bisa waspada jika ditemukan cluster penularan baru.
Pada 8 April 2020, misalnya, akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan Malaysia @KKMPutrajaya merilis informasi 5 cluster penularan terbesar di negara itu. (Baca: Sebaran Corona, Ini yang Orang Indonesia dan Malaysia Tahu).
Informasi tentang cluster penularan tidak tersedia di situs resmi pemerintah Indonesia yang beralamat di covid19.go.id.
Beberapa waktu lalu, pada 22 Maret 2020, situs http://covid-monitoring.kemkes.go.id milik Kementerian Kesehatan pernah merilis pemetaan jejak penularan antara satu pasien dengan pasien lain. Namun, peta itu tak berumur panjang. Hanya dua hari, peta itu lenyap setelah muncul tuduhan kode pemogramannya hasil copy paste. (Baca: Dikritik ‘Copy Paste’, Situs Covid-19 Kemkes Berganti Wajah).
Setelah itu, praktis masyarakat buta tentang cluster jejak penularan.
Di level provinsi, situs corona.jakarta.go.id memang telah membuat peta kronologis penularan. Namun, hingga kini data yang dimunculkan baru 26 kasus. Padahal, pasien yang positif covid-19 di Jakarta hampir mencapai 2.000 orang. (Lihat: Anies Mau Transparansi, tapi Publikasi Jejak Lokasi Berhenti).
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengungkapkan, pihaknya kesulitan mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan.
"Betul, masih banyak yang tertutup," kata Agus Wibowo dalam diskusi online yang diunggah akun Youtube Energy Academy Indonesia, Minggu (5 April 2020)
Menurut Agus, suplai data dari Kemenkes ke BNPB yang memimpin Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sangat terbatas sehingga belum bisa menghasilkan data yang lengkap dan terbuka.
"Itu memang salah satu kendala saat ini," kata Agus.
"Saya juga baru tahu kalau Kementrian kesehatan itu tiap hari melaporkan data ke WHO itu nomor, jenis kelamin, umurnya, sama statusnya seperti apa. Baru tahu juga kalau ada data seperti itu," kata Agus. (Lihat: BNPB Sebut Kemenkes Tertutup Soal Data Corona Indonesia).
Karena itu, kata Agus, pihaknya saat ini masih merintis aplikasi Lawan Covid-19. Nantinya, data akan dipasok dari BNPB, BPBD, TNI, dan Polri untuk dihubungkan ke aplikasi tersebut.[]
Share:
