Jakarta, Cyberthreat.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah bertindak sigap menyesuaikan kemajuan teknologi informasi dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi di seluruh kehidupan. 

Menurut dia, Indonesia bakal kewalahan jika tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari transformasi digital hingga menghadapi Bonus Demografi yang diprediksi terjadi pada 2030.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Polling Indonesia 9 Maret-13 April 2019 menunjukkan 171,17 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Jumlah itu setara dengan 64,8 persen dari total penduduk yang mencapai 264,16 juta jiwa.

Bamsoet melihat usaha pemerintah dan lembaga terkait bisa lebih maksimal, terutama dalam memanfaatkan potensi pasar e-commerce Indonesia yang cukup besar mengikuti China dan India yang juga memiliki jumlah penduduk raksasa.

McKinsey dalam laporan The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia's Economic Development yang di rilis Agustus 2018 memproyeksikan pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 mencapai 55 miliar USD hingga 65 miliar USD (Rp 808 triliun hingga Rp 955 triliun). 

"Memaksimalkan upaya-upaya yang dapat memanfaatkan internet sebagai sarana e-dagang sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan pers yang diterima Cyberthreat.id, Jumat (31/05/2019).

Bamsoet mendorong Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha, terutama dalam usaha digital. 

Program literasi dan pendidikan SDM dinilai sebagai investasi yang berharga dalam menghadapi digitalisasi dan revolusi industri 4.0.

"Sehingga Indonesia menghasilkan pengusaha yang tangguh dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi ke depan," ujarnya.

Terkait regulasi, Bamsoet meminta Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam kemudahan dana dan akses modal bagi para pengusaha digital yang kebanyakan merupakan Industri Kecil Menengah (IKM). 

Pengusaha digital, kata dia, harus dibantu agar bisa mengembangkan bisnisnya ke level nasional maupun internasional sehingga dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada Indonesia.

"Negara harus bisa memberikan peluang usaha kepada produsen barang dan jasa maupun technopreneur."