Cyberthreat.id - Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyambut baik inisiatif pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang sejak pandemi CoronaVirus (Covid-19) mengembangkan aplikasi sebagai solusi bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa mengembangkan aplikasi jangan wacana atau euforia saja, tetapi ada kepentingan lebih besar yakni solusi bagi bangsa dan negara menghadapi krisis termasuk berbicara masa depan dan industri.

"Saya sambut baik inisiatif pemerintah, masyarakat, dan industri ikut berpartisipasi menanggulangi krisis Covid-19 ini, tapi jangan jadikan ini sebagai upaya musiman atau euforia saja," kata Ardi kepada Cyberthreat.id, Rabu (8 April 2020).

Ardi mengatakan pemerintah harus serius jika ingin menggarap pengembangan aplikasi sehingga disambut gembira oleh kalangan industri dan masyarakat. Masalahnya, kata dia, pengalaman membuktikan bukan sekali ini saja pemerintah berjanji bikin aplikasi yang berujung euforia di media, tetapi hasilnya nihil dan sia-sia.

Ardi menceritakan pengalamannya saat terjadi bencana Tsunami Aceh tahun 2004. Ketika itu, pemerintah juga memunculkan wacana serupa yakni mengembangkan aplikasi yang hingga sekarang tidak pernah ada.

Lebih parahnya lagi, pemerintah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya membangun sesuatu yang akhirnya mubazir. Apalagi, Indonesia pada dasarnya belum memiliki industri aplikasi yang siap bersaing. 

"Pada akhirnya jadi kontra produktif. Waktu terbuang sia-sia, masyarakat jadi kecewa, dan akhirnya mubazir karena Indonesia enggak pernah bisa melawan aplikasi yang sudah punya nama atau aplikasi yang sudah established," ujarnya.

Keamanan dan Perlindungan Data

Ardi juga melihat celah yang berpotensi menjadi masalah besar ke depan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan aplikasi yakni faktor keamanan dan perlindungan data. Menurut dia, ketika keseriusan untuk mengembangkan aplikasi muncul, maka saat itu juga aspek keamanan dan perlindungan data harus masuk dalam proyeksi masa depan.

"Tidak ada aplikasi di dunia ini yang berani bilang aman. Itu enggak bakal ada. Sudah terbukti sekarang ada aplikasi video konferensi yang sedang naik daun, tapi bermasalah keamanan dan diberitakan berbagai media," tegasnya.

Pemerintah, kata dia, wajib memperhatikan kesiapan masyarakat, kesiapan industri, termasuk tugas pemerintah sendiri dalam mendirikan fasilitas negara hingga mengambil kebijakan.

"Saya orang lama di industri dan wacana bikin aplikasi ini sudah saya lihat sejak tsunami Aceh. Bagaimana bikin aplikasi yang bijak dan aman serta pemerintah perhatikan keamanan masyarakatnya."

"Saya katakan di saat krisis Covid-19 seperti sekarang kondisi psikologis masyarakat Indonesia sudah tertekan sehingga kita harus cari solusi bersama-sama. Jangan cari masalah baru, tapi bangkit bikin sesuatu yang bermanfaat.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan pemerintah sedang mengembangkan aplikasi video konferensi yang bisa digunakan masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19 maupun penggunaan ke depan. Menurut Johnny, aplikasi yang katanya mirip Zoom itu dikembangkan dengan prinsip keamanan dan memperhatikan aspek perlindungan data.

"Kominfo lagi menjajaki. Nanti kami akan update perkembangannya. Zoom ala Kominfo," kata Menteri Johnny dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI secara online, Selasa (7 April 2020).

Selain itu, dalam keterangan pers Johnny juga menjamin keamanan aplikasi PeduliLindungi yang disiapkan untuk menangani pandemi CoronaVirus di Tanah Air. Aplikasi PeduliLindungi, klaim Johnny, dikembangkan melalui kerja sama Kominfo, Kementerian BUMN, Kemenkes, dan BNPB dalam naungan Gugus Tugas Covid-19.

"Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Kepmen No 159/2020 yang menyebutkan data pribadi akan dilindungi dan pemanfaatan aplikasi (PeduliLindungi) itu hanya sampai Pandemi ini dinyatakan selesai," tulis Kominfo.