Jakarta, Cyberthreat.id – Pemerintah disarankan menggunakan pendekatan analisis jaringan sosial berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk memetakan persebaran wabah Covid-19.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Bayu Indra Pratama, mengatakan, semestinya jejak lokasi (gelokasi) seseorang yang dinyatakan positif atau suspect corona tetap boleh diakses demi keamanan kesehatan publik, “tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi karena berkaitan dengan privasi,” ujar Bayu saat dihubungi Cyberthreat.id, Kamis (19 Maret 2020).

Ia menyadari bahwa pendekatan tersebut bisa memicu perdebatan soal pelanggaran privasi, tapi hal itu bisa dibatasi dan diperketat agar tidak melanggar data pribadi. Menurut dia, selama demi kepentingan keamanan dan keamanan publik, pelacakan jejak lokasi bisa dilakukan, “Karena virus mengikuti pergerakan orang," ujar Bayu.

Saat ini, menurut dia, peta yang dibuat oleh pemerintah hanya menunjukan jumlah pasien, tempat tinggal korban, tanpa menjelaskan pergerakan pasien. “Padahal, ini yang sebenarnya merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui sebagai upaya mitigasi Covid-19 seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan,” kata dia.

Melalui gambaran pergerakan ini, dapat dijelaskan kemana saja pasien pergi, dengan siapa, kemudian kontak apa saja yang dilakukan.

Ia mencontohkan, misal, seseorang pasien pergi dari X ke Y ke Z, maka lokasi-lokasi yang dilaluinya tersebut perlu disterilisasi. Belum lagi, pasien satu dengan lainnya itu pasti pernah kontak atau mengunjungi lokasi yang sama.

“Kalau dikembangkan menggunakan AI dengan jumlah pasien serta waktu mundur, maka bisa diketahui daerah mana saja yang harus diwaspadai,” ujar penulis buku Etnografi Dunia Maya Internet tersebut.

Selanjutnya, kata dia, data pergerakan pasien perlu diolah secara komputasi dengan memanfaatkan AI dan digambarkan melalui gambar jaringan pergerakan orang sehingga menjadi rujukan masyarakat.

"Masyarakat bisa menghindari tempat-tempat itu. Pemerintah juga bisa membuat alur gerak masyarakat. Di jalur itu juga bisa diberikan kotak steriliser yang memungkin pembersihan mandiri seperti di Vietnam," ujar dia.

Tak hanya itu, menurut Bayu, pemetaan ini juga akan membantu membatasi kontak terhadap pasien-pasien yang terpapar virus corona.

Hal penting berikutnya, data-data pergerakan yang telah diolah perlu diunggah ke situs web atau aplikasi yang bisa diunduh via Android atau iOS.

“Untuk membuat ini menjadi efektif, pasien harus kooperatif dengan memberikan informasi pergerakannya. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem verifikasi untuk mengonfirmasi informasi pergerakan yang diberikan oleh pasien,” kata dia.

Jika dirasa sulit, kata dia, negara dapat menggunakan instrumen memaksa demi kepentingan publik, seperti meminta operator telekomunikasi memberikan informasi pergerakan orang dari nomor telepon seluler pasien.

"Sistem identitas tunggal yang sudah diterapkan pemerintah memungkinkan deteksi lokasi seseorang melalui gawai yang digunakannya,” tutur Bayu.

Terakhir yang lebih penting diperhatikan, kata dia, ada kolaborasi tak hanya antar lembaga, tetapi pentahelix governance yang melibatkan pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media.

"Bisa bekerja sama dengan Google, misal, dengan melakukan permohonan informasi pergerakan pasien. Pasien diminta melaporkan email yang digunakan di ponselnya. Smartphone Android merekam pergerakan kita sehari-hari," kata dia.[]

Redaktur: Andi Nugroho