Ilustrasi: Peta persebaran virus corona Korea Selatan
Ilustrasi: Peta persebaran virus corona Korea Selatan
Cyberthreat.id - Pemerintah Pusat hingga kini belum membuat peta interaktif persebaran virus corona yang dapat diakses publik secara online. Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta mengambil inisiatif berbeda dengan menampilkan data berbeda pula.
Pentingnya peta interaktif yang menampilkan data secara nasional ini antara lain disuarakan oleh pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
"Kita tidak bisa minta setiap daerah bikin. DKI (Jakarta) dan Jabar punya tim yang bagus buat bikin. Daerah lain belum tentu. Jadi yang kita dorong bikin adalah pusat. One for all (satu untuk semua)," tulis Ismail Fahmi.
Cuitan Ismail itu merespon permintaan seorang netizen yang meminta agar mendorong Provinsi Banten untuk membuat peta serupa seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Sebelumnya, Fahmi juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat yang sudah membuka peta sebaran covid-19.
"Ini yang kita butuhkan. Membuat takut, iya. Tetapi akan membuat kita lebih yakin bagaimana bertindak. Tahu situasi. Tidak asal pede merasa aman tanpa persiapan," tulis Fahmi.
Merespon pemberitaan tentang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang masih menolak membuka data persebaran karena takut korbannya diasingkan masyarakat sekitar, Fahmi menekankan yang dibuka bukan nama dan alamat, melainkan cukup kode kasus, area dan trace riwayat lokasi yang pernah dikunjungi sebelum terpapar virus.
Berita terkait:
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta wartawan menanyakan hal itu kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
"Yang terkait dengan itu, sudah ada Satgas. Semuanya terpusat di Satgas," kata Johnny.
"Kita tertib prosedur dan protokol dulu. Lebih baik begitu. Tanyakan sama ketua satgas karena pusat informasinya ada di situ," tambah Johnny.
Gugus Tugas sendiri telah meluncurkan situs covid19.go.id yang disebut sebagai informasi satu pintu tentang penanganan virus corona di Indonesia. Namun, sejauh ini, situs itu belum menampilkan peta interaktif persebaran virus corona secara nasional yang dapat diakses publik.
Statistik yang disajikan pun ala kadarnya seperti total orang positif Covid-19 sebanyak 227 orang, sembuh 11 orang, dan meninggal 19 orang. Tidak ada rincian provinsi atau kabupaten mana saja di Indonesia yang warganya terjangkit virus corona.
Cyberthreat.id mengajukan pertanyaan ini kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara online saat konferensi pers pada Rabu pagi (18 Maret 2020).
Menjawab pertanyaan itu, anggota Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan melacak penyebaran Covid-19 di lokasi-lokasi tertentu.
“Kami dari gugus tugas sudah mengembangkan suatu sistem yang segera sebentar lagi bisa disampaikan pada publik, terutama dengan kaitannya dengan daerah-daerah yang mulai tertular. Nanti kita tahu tempat-tempat yang risikonya sangat tinggi, ” kata Wiku Adisasmito.
Sistem tersebut, kata Wiku, merupakan teknologi pelacakan yang dapat mendeteksi orang-orang yang kemungkinan pernah berkontak dengan pasien Covid-19.
“Kemudian kami juga menggunakan teknologi sehingga pelacakannya tidak hanya dilakukan dengan pelacakan sistem konvensional dengan mempertanyakan kontaknya dengan siapa saja pada hari itu berapa lama di mana,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa alat pelacakan ini akan terhubung ke fasilitas kesehatan dalam penanganan Covid-19. Dengan adanya teknologi pelacakan tersebut, Wiku berharap dapat membantu membatasi persebaran Covid-19.
“Jadi kami menggunakan teknologi IT sehingga kita juga bisa mendapatkan itu, dan nanti itu berhubungan dengan fasilitas Kesehatan baik tempat puskesmas, dan RS. sehingga kita semua bisa memastikan proses penyebarannya supaya bisa dibatasi.”
Sayangnya, Wiku tidak menjelaskan lebih jauh apakah teknologi itu untuk kepentingan internal pemerintah, atau akan dibuka untuk publik agar bisa lebih waspada.
Sebelumnya, pelacakan dengan teknologi ini sudah dilakukan oleh pemerintah Taiwan, Singapura, atau Korea Selatan. Negara- negara menggunakan data ponsel untuk melacak pergerakan warga negara yang dikarantina.
Meskipun diwarnai dengan isu perlindungan privasi, baru-baru ini Israel memberi mandat kepada dinas intelijen Shin Bet, untuk melacak orang-orang yang kemungkinan pernah menjalin kontak langsung dengan pasien positif Covid-19 atau contact tracing dengan menggunakan data lokasi ponsel.[]
Update:
Share:
