Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu | Foto: Olivier Fitoussi/Flash90
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu | Foto: Olivier Fitoussi/Flash90
Cyberthreat.id – Di tengah kecaman akan kekhawatiran pelanggaran privasi warga negara, Pemerintah Israel akhirnya memutuskan untuk menggunakan data lokasi ponsel untuk “memerangi” wabah Covid-19.
Jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Israel per Rabu (18 Maret 2020) berjumlah 337 kasus, melonjak drastis dari akhir pekan lalu sebanyak 197 kasus. Sejauh ini belum pasien yang dilaporkan meninggal dunia, tapi 11 pasien telah sembuh.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, usulan penggunaan alat anti-teror itu sejak pekan lalu ke Kementerian Kehakiman. Keputusan tersebut baru disetujui pada Selasa (17 Maret), tapi dengan sejumlah pembatasan ketat.
Teknologi pelacakan digital itu akan dipakai untuk melacak orang-orang yang kemungkinan pernah berkontak dengan pasien positif Covid-19, menurut Time of Israel, Selasa.
Selama ini, teknologi itu digunakan oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet—seringkali disamakan dengan Biro Investigasi Federal AS—dalam operasi kontraterorisme.
Apa yang dilakukan Israel tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Taiwan dan Singapura. Kedua negara menggunakan data ponsel untuk melacak pergerakan warga negara yang dikarantina.
Berita Terkait:
Selama pelacakan, Shin Bet tidak harus meminta data dari penyedia layanan seluler, tetapi memiliki akses langsung sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada 2020; dan badan tersebut tidak tunduk pada undang-undang kebebasan informasi Israel, yang berarti bahwa tindakan apa pun yang diambil dengan data dapat tetap rahasia.
Shin Bet akan menyampaikan informasi tersebut ke Kementerian Kesehatan; hanya diberikan kepada satu dari dua orang, yaitu Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan atau Kepala Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kemenkes.
Selanjutnya, Kemenkes yang akan mengirim pesan kepada orang-orang yang pernah berada dalam jarak dua meter dengan pasien terinfeksi selama 10 menit, untuk segera pergi periksa medis dan mengisolasi diri.
Kepala Shin Bet, Nadav Argaman, mengatakan, penggunakan teknologi itu sebagai upaya menyelamatkan jiwa warga negara Israel. “Shin Bet sadar bahwa [penggunaan alat] ini penyimpangan dari kegiatan normal untuk kontraterorisme. Makanya, masalah ini dibahas dan disetujui oleh Jaksa Agung. Selama proses berlangsung ada mekanisme pengawasan serta kontrol,” ujar Argman dalam sebuah pernyataan tertulis.
Pelacakan akan berlangsung sampai keadaan darurat berakhir dan data yang dikumpulkan akan disimpan selama 60 hari untuk dilakukan penyelidikan internal.
Pada Senin kemarin, Netanyahu mengatakan, “Alat-alat tersebut akan sangat membantu dalam melacak dan menemukan mereka yang sakit dan menghentikan persebaran virus,” kata dia.
Ia juga menyatakan, di dalam rapat kabinet memang terjadi perdebatan soal keputusan penggunaan alat tersebut. Namun, “Kami meminta pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan,” ujar dia.
“Israel adalah negara demokrasi, kita harus menjunjung tinggi keseimbangan antara hak-hak individu dan kebutuhan publik.”
Rencana tersebut sempat dikecam oleh pegiat hak-hak asasi manusia karena bisa melanggar privasi warga negara. Mereka khawatir Shin Bet mengawasi setiap individu di Israel.
Altshuler Shwartz, peneliti di Institut Demokrasi Israel, mengatakan, seharusnya tugas Shin Bet tersebut bisa dibebankan kepada lembaga lain, seperti kepolisian, kementerian kesehatan atau militer yang lebih transparan. Terlebih, keputusan itu tidak melibatkan Knesset, sebutan untuk Parlemen Israel.
Dengan menggunakan bentuk pengawasan digital itu, ia mengkhawatirkan, pemerintah bisa melakukan hal serupa untuk masalah-masalah lain yang tidak terkait keamanan di masa depan. "Argumen [penggunaan alat] ini dapat digunakan di masa depan untuk apa saja, krisis ekonomi, krisis pendidikan," kata dia.
Dilansir The Verge, meski penggunaan data lokasi tersebut contoh pertama pemerintah melacak pengguna untuk tujuan kesehatan masyarakat, data seperti itu sebetulnya telah digunakan oleh pengiklan dan penegak hukum di sejumlah negara.
Tahun lalu, Motherboard melaporkan bahwa AT&T, T-Mobile, dan Sprint telah menjual data lokasi pelanggan ke pihak ketiga. Data tersebut termasuk data GPS bantuan telepon, yang dimaksudkan untuk membantu responden pertama menemukan 911 penelepon, dan dapat secara akurat menentukan pengguna dalam beberapa meter.[]
Redaktur: Andi Nugroho
Share:
