Selama pembatasan media sosial pada pekan lalu, Facebook sama sekali tak bisa dipakai untuk mengunggah/mengunduh baik foto, video, maupun teks. Foto: Cyberthreat.id | Andi Nugroho
Selama pembatasan media sosial pada pekan lalu, Facebook sama sekali tak bisa dipakai untuk mengunggah/mengunduh baik foto, video, maupun teks. Foto: Cyberthreat.id | Andi Nugroho
Jakarta, Cyberthreat.id – Pemblokiran sebagian fitur pada media sosial dan layanan olah pesan oleh pemerintah sejak Rabu hingga Sabtu (22-25/5/2019) tak serta merta mengurangi penyebaran konten provokatif dan hoaks di media sosial.
Pekan lalu, pemerintah sengaja membatasi sebagian fitur, di mana pengguna medsos tak bisa mengunggah/mengunduh foto dan video serta berkirim di pesan instan WhatsApp. Facebook dan Instagram sama sekali diblokir tak bisa mengunggah teks, foto, dan video, sedangkan Twitter hanya dibolehkan sebatas teks.
Pemerintah berharap pembatasan medsos tersebut bisa mengurangi penyebaran konten provokatif dan hoaks terkait dengan unjuk rasa pada 21-22 Mei yang disusupi para perusuh.
Berita Terkait:
Apakah pemblokiran sebagian fitur tersebut memang efektif seperti harapan pemerintah?
Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, perangkat analisis media sosial, mengatakan, penyebaran konten provokatif di medos selama tiga hari pembatasan tidak terlalu efektif.
“Bisa disimpulkan efektivitas pembatasan medsos ini cukup rendah ya,” ujar Fahmi juga CEO PT Media Kernels Indonesia saat dihubungi Cyberthreat.id, Minggu (26/5/2019).
Mengapa bisa begitu?
“Karena yang terkena dampak itu hanya WhatsApp Grup saja. Kalau kita melihat lagi di Twitter, Instagram, dan Facebook masih ada penyebaran konten-konten yang bisa saja memicu (provokatif) ya,” tutur Fahmi.
Berita Terkait:
Analisis Drone Emprit menunjukkan, di Twitter aktivitas pengguna tetap sama dan tidak mengalami penurunan sejak diberlakukan pembatasan medsos. Menurut Fahmi, percakapan di Twitter dengan kata kunci “prabowo” dan “jokowi” tidak menemukan perubahan atau penurunan yang signifikan.
Pada 21 Mei, kata kunci kedua tersebut mengalami kenaikan karena hari itu sedang terjadi insiden atau kerusuhan unjuk rasa. Namun, pada 22-25 Mei, percakapan di Twitter masih sama seperti sebelum terjadi pembatasan.
Tak hanya itu, kata Fahmi, penyebaran foto dan video di
Twitter (dugaan kuat menggunakan aplikasi VPN, red) juga masih banyak terjadi karena masih banyak video dan foto yang bisa memicu munculnya hoaks.
Di Facebook, Fahmi menganalisis melalui Facebook Page milik sejumlah media daring, tokoh politik, dan organisasi. Status dan komentar termasuk diambil untuk dianalisis sebagai percakapan.
Facebook Page utama yang diambil adalah Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dari analisis ia menemukan bahwa pembatasan medsos tak berdampak signifikan unggahan (status/komentar) pada Facebook Page tersebut.
“Kami monitor dan ambil percakapannya, ada tidak penurunan selama pembatasan dari frekuensi postingan itu. Ternyata malah tidak ada perubahan sama sekali, mungkin ada, tapi itu tidak signifikan mirip dengan Twitter,” kata dia.
“Kami analisis juga di kolom komentar dan postingan, ya tetap tidak jauh berbeda dengan (percakapan) pada 21 Mei,” ia menambahkan.
Berita Terkait:
Begitu juga di Instagram, Fahmi melakukan analisis dengan menggunakan tagar yang berkaitan dengan Prabowo dan Jokowi. Hasilnya, penyebaran konten video dan foto di platform ini tidak mengalami penurunan signifikan.
“Dari tagar itu masih ada yang bisa share foto dan video yang bersangkutan khususnya mengenai aksi di tanggal 21 Mei itu,” ujar dia.
Secara grafik, tampak puncak tertinggi percakapan di Instagram dan YouTube terjadi pada 21 Mei, pada saat kejadian demo dan sebelum pembatasan dilakukan.
Setelah pembatasan, tren turun secara normal dan tidak tampak dampak dari pembatasan tersebut secara signifikan pada hari-hari berikutnya.
Menurut Fahmi, efek pembatasan hanya terasa sangat signifikan di layanan olah pesan, WhatsApp. Penyebaran informasi via WhatsApp Group (WAG), kata dia, benar benar berkurang selama tiga hari.
Ia menganalisis 229 WAG public yang ia dapatkan dari internet. Kebanyakan grup yang ia analisis adalah WAG pendukung Prabowo dan Jokowi. Ia menganalisis dengan cara melihat penyebaran materi antara 21-24 Mei.
Dari ratusan WAG yang dijadikan sumber data, tampak tren percakapan tentang VPN mulai naik pada tanggal 22 Mei, pada saat pembatasan akses dimulai. Puncaknya pada 23 Mei, dan tanggal 24 Mei sudah turun kembali.
"Tren di atas menunjukkan bagaimana publik bisa merespons dengan cepat kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan," tulis Fahmi dalam blog Drone Emprit, yang diakses Senin (27/5/2019).
"Dari tren yang tinggi hanya sehari pada tanggal 23 Mei bisa diduga bahwa tidak butuh waktu yang lama bagi publik untuk menemukan solusi. Kebutuhan yang mendesak untuk mengakses medsos khususnya WA menjadi pendorong yang sangat kuat, dan pada tanggal 23 Mei tampaknya mereka sudah saling berbagi solusi. Terbukti pada tanggal 24 Mei sudah turun."
Sementara, pola percakapan tentang VPN di Twitter jauh lebih cepat lagi. Puncaknaya pada 22 Mei dan hari berikutnya menturun. "Pengguna Twitter lebih cepat responsnya dalam mencari solusi. Sedangkan pengguna WA terlambat satu hari," tulis Fahmi.
Berkaca pada hasil temuan itu, Fahmi mengatakan, pembatasan medsos bukanlah cara yang tepat untuk mengurangi konten provokatif atau hoaks
“Jika tujuan pembatasan ini untuk mengurangi penyebaran informasi dan material foto dan video di media sosial sepertinya dampaknya tidak terlalu besar. Namun, untuk WhatsApp, tujuan ini cukup berhasil,” tulis Fahmi di blog Drone Emprit.
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih fokus pada literasi teknologi dan informasi kepada masyarakat dari anak-anak hingga orangtua. Tujuannya, kata dia, untuk mengurangi kesalahpahaman penerimaan informasi dan melek penggunaan teknologi.
“Jadi, selain bisa memahami informasi apa yang diterima, masyarakat juga bisa memanfaatkan teknologi,” kata Fahmi.
Share:
