Cyberthreat.id – Strategi dunia maya yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat ternyata dinilai tak siap untuk mencegah sebuah serangan siber dari Rusia, Iran, atau Korea Utara.

Demikian sebuah laporan yang baru saja dirilis Rabu (11 Maret 2020) oleh sekelompok anggota parlemen bipartisan, Cyberspace Solarium Commission.

Studi selama setahun itu didanai oleh pemerintah AS dan memang dimandatkan oleh Kongres AS. Laporan menyebutkan, militer masih butuh jauh lebih banyak personel terlatih untuk operasi siber.

Selain itu, disebutkan pula, bahwa Kongres perlu mendedikasikan komite untuk operasi siber. Sektor publik dan swasta membutuhkan pertahanan yang jauh lebih baik yang dibuat berlapis-lapis, bersama dengan tindakan ofensif yang lebih agresift di dalam jaringa negara lain.

“Pemerintah AS ini tidak dirancang untuk bertindak dengan cepat dan lincah untuk mempertahankan negara di dunia maya,” tulis laporan itu seperti dikutip dari The New York Times.

“Kita harus bertindak lebih cepat dan lebih cerdas, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengorganisasi upaya-upaya bersama, berkelanjutan, dan kolaboratif demi membangun ketahanan, menanggapi ancaman dunia maya...”

Laporan itu juga menyarankan agar:

• Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), kini di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), harus menjadi badan yang merespons cepat mirip halnya tugas Federal Emergency Management Agency bereaksi ketika terjadi bencana alam.
• Pembentukan "Direktur Siber ​​Nasional" baru di Gedung Putih
• Kekuatan cadangan siber militer yang diperkuat
• Biro Departemen Luar Negeri yang unik untuk masalah-masalah siber.
• Sejak 2015, serangan siber skala besar, seperti ransomware WannaCry, telah melumpuhkan rumah sakit, kantor pemerintah, dan penyedia infrastruktur lain. Jenis-jenis insiden ini, menurut laporan itu, agar pemerintah merancang rencana darurat untuk mempersiapkan konflik siber skala besar dengan negara lain.
• Pemerintah AS harus memprioritaskan menjaga ekonomi online, memastikan aliran barang dan jasa, secara nasional.

"Ini adalah area yang benar-benar menjadi fokus komisi," Samantha Ravich, anggota komisi, seperti dikutip dari Reuters.

Cyberspace Solarium Commission awalnya dibentuk pada 2019 melalui dana yang disediakan oleh anggaran pertahanan tahunan pada tahun lalu. Senator Angus King dan Mike Gallagher adalah pemimpin dari komisi tersebut dengan anggota dari perwakilan eksekutif, Kongres, komunitas intelijen, penegakan hukum dan sektor swasta.[]