Cyberthreat.id - Pakar cybersecurity dari Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyebut kampus dan universitas sebagai solusi bagi ruang siber (cyberspace) Indonesia. Menurut dia, seluruh dinamika yang terjadi di ruang siber global tidak bisa dihadapi oleh negara sendirian.

"Kampus jelas bisa melakukan edukasi siber, bahkan bisa menghasilkan SDM siber yang dibutuhkan negara," kata Pratama dalam siaran pers kepada Cyberthreat.id, Kamis (27 Februari 2020).

Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan akademisi juga bisa menghasilkan produk yang kuat seperti platform digital yang sudah banyak tersedia untuk kemudian menjadi pesaing serius bagi platform dari luar negeri.

Pratama menyebut keberadaan kampus semakin krusial di tengah pertumbuhan pengguna internet di Tanah Air yang diprediksi mencapai 200 juta pengguna di tahun 2020. Dari kondisi tersebut, terdapat akibat positif maupun negatif. Tetapi yang harus diantisipasi adalah dampak negatif, mulai dari masalah keamanan siber (cybersecurity) sampai ketergantungan kepada aplikasi asing.

"Semua masalah akhirnya bermuara pada perang data, jual beli data dan bahkan manipulasi data," ujarnya.

Pada suatu titik, menurut Pratama, data yang dihimpun dari wilayah siber akan menjadi senjata bagi entitas negara maupun korporasi multinasional.

"Akibatnya jelas menjadi ancaman bagi masyarakat dan juga negara kita."

Edukasi dan Literasi

Tugas dan fungsi kampus paling utama adalah melakukan edukasi yang disebarkan kepada masyarakat kampus hingga masyarakat umum. Itu sebabnya negara dan pelaku industri harus bisa menggandeng kampus untuk melakukan edukasi keamanan siber.

"Bila edukasi keamanan siber lewat kampus, itu bisa mengurangi jumlah korban kejahatan siber seperti yang sering terjadi. Mulai dari Phishing, Wi-Fi sniffing sampai social engineering."

Kampus juga harus menjadi salah satu sentral produsen SDM cyber bagi Indonesia. Artinya, kampus harus mampu memenuhi kebutuhan maksimal terhadap solusi SDM secara nasional.

Dibutuhkan SDM yang melek IT dan mempunyai kemampuan mumpuni, sehingga tidak bergantung pada SDM luar atau malah SDM asing yang masuk ke Indonesia. Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kominfo menyatakan tahun 2030 Indonesia butuh 9 juta talenta digital. Jumlah SDM sebanyak itu harus dicari melalui kolaborasi pemerintah dengan kampus.

"Dengan SDM siber yang mumpuni dari kampus, pada akhirnya tidak hanya menghadirkan angkatan siap kerja saja, tapi juga individu yang bisa melahirkan produk dan lapangan kerja."

"Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka sudah menjadi contoh keberhasilan produk dalam negeri," kata dia.

Negara juga harus berperan dalam membantu industri siber dalam negeri berkembang. Sehingga, kampus ke depan akan menjadi kawah candradimuka riset siber tanah air. Dikoneksikan dengan dunia industri untuk pembiayaan riset dan membantu proses masuk dunia industri.

"Disinilah fungsi negara sangat dibutuhkan," tegasnya.