Washington, Cyberthreat.id – Pemerintah Amerika Serikat tampaknya berkeras untuk membatasi teknologi enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end). Pekan depan, rancangan undang-undang yang mengatur enkripsi tersebut akan diperkenalkan, sumber Reuters mengatakan, Kamis (21 Februari 2020).

RUU tersebut diusulkan oleh Ketua Komite Kehakiman Senat, Lindsey Graham dan Senator Demokrat Richard Blumenthal. Tujuan dari regulasi itu adalah meminta agar perusahaan teknologi, seperti Facebook dan Google bertanggung jawab atas permintaan negara dan tuntutan hukum perdata.

Selama ini, perusahaan teknologi dilindungi di bawah regulasi Communication Decency Act (CDA) 1996. Dalam UU ini, terutama Bagian 230 disebutkan, "Tidak ada penyedia atau pengguna layanan komputer interaktif akan diperlakukan sebagai penerbit atau pembicara informasi yang disediakan oleh penyedia konten informasi lain."

Dengan kata lain, perantara online yang menyelenggarakan atau mempublikasikan ulang dilindungi terhadap serangkaian hukum yang dapat digunakan untuk membuat mereka bertanggung jawab secara hukum atas apa yang orang lain katakan dan lakukan, tulis Electronics Frontier Foundation di situs webnya.

Perantara yang dilindungi itu, menurut EFF, tidak hanya mencakup penyedia layanan internet (ISP), tetapi juga berbagai "penyedia layanan komputer interaktif," termasuk pada dasarnya setiap layanan online yang menerbitkan konten pihak ketiga.

Dan, tampaknya, RUU itu akan mengoreksi kekebalan Bagian 230 tersebut. RUU itu berjudul The Eliminating Abuse and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act of 2019 (EARN IT Act).

Menurut Reuters, di kalangan regulator dan anggota parlemen di Washington muncul gagasan untuk mempertimbangkan kembali aturan yang pernah “membantu perusahaan online tumbuh”. Sebab, aturan itu kini dipandang sebagai ”penghambat untuk mengatasi kejahatan online, ucapan kebencian, dan ekstremisme.”

Dengan adanya RUU itu, menurut sumber Reuters, bisa mengancam teknologi enkripsi ujung-ke-ujung. Selama ini, teknologi ini dipakai untuk menjaga privasi dan keamanan pengguna; enkripsi itu hanya dapat dibuka atau diakses oleh pengirim dan penerima yang dituju.

Para penegak hukum federal mengeluhkan bahwa enkripsi semacam itu menghambat penyelidikan mereka. Undang-undang yang diusulkan memberikan solusi untuk memberikan penegak hukum bisa mengakses jaringan enkripsi tersebut, kata sumber.

"Ini bagian yang sangat berbahaya yang akan membahayakan keamanan setiap orang Amerika ... sangat tidak bertanggung jawab untuk mencoba merusak keamanan komunikasi online," kata Jesse Blumenthal, yang memimpin teknologi dan inovasi di Stand Together, juga dikenal sebagai jaringan Koch - didanai oleh miliarder Charles Koch. Kelompok ini berpihak pada perusahaan teknologi yang mendapat kecaman dari anggota parlemen dan regulator di Washington.

Rabu lalu, Jaksa Agung AS William Barr mempertanyakan apakah Facebook, Google, dan platform online utama lain masih butuh kekebalan dari tanggung jawab hukum? Karena kekebalan itu, kata dia, telah mencegah mereka dituntut atas materi yang dikirim oleh penggunanya.

Selama sidang Senat Kehakiman tentang enkripsi pada Desember 2019, sekelompok senator memperingatkan perusahaan teknologi bahwa mereka harus merancang enkripsi produk mereka untuk mematuhi perintah pengadilan.

Draf EARN IT Act telah menuai kritik dari sejumlah perusahaan teknologi.  Namun, Facebook dan Google tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.[]