Jakarta, Cyberthreat.id - Analis intelejen dan keamanan Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, mendukung sikap pemerintah yang memblokir sementara media sosial dan jaringan percakapan pribadi seperti WhatsApp.

Menurut dia, pemblokiran efektif menghentikan aliran informasi liar yang memprovokasi massa di medsos. Namun, ia mengingatkan bahwa pemblokiran diiringi dengan kemudahan akses terhadap website atau media mainstream yang menyajikan informasi resmi dan valid.

"Matikan media sosial saya sepakat, tapi hidupkan website dan media mainstream sehingga masyarakat bisa mencari sumber informasi yang resmi," kata Stanislaus kepada Cyberthreat.id, Rabu (22/05/2019).

Media sosial, kata dia, sulit dikontrol terlebih karena besarnya pengguna di Indonesia. Misalnya platform Twitter yang menampilkan tagar provokatif dalam 24 jam terakhir seperti jihad, syahid, peluru, people power dan sebagainya yang bertujuan memicu aksi ke dunia nyata.

"Kita belajar dari negara lain karena kalau informasi tidak terkendali bisa makin kacau suasananya," ujar dia.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan bahwa jaringan komunikasi melalui internet maupun sinyal akan mengalami kelambatan demi membatasi aliran informasi.

"Video, meme, foto dan narasi yang provokatif dikurangi karena banyak mudaratnya. Kemudian diviralkan lewat WhatsApp sehingga kita harus pahami situasi ini," ujar Rudiantara saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/05/2019). 

Rudiantara mengatakan untuk media sosial dan website provokatif bisa diambil langkah takedown namun untuk WhatsApp hal itu tidak terlalu efektif karena sifatnya percakapan dalam jaringan pribadi. 

Saat ini, kata dia, pengguna ponsel di Indonesia mencapai 200 juta sehingga ada semacam ketergantungan masyarakat menggunakan jaringan percakapan pribadi seperti WhatsApp.

"Jadi teman-teman akan mengalami keterlambatan kalau download atau upload video," ujarnya.