Cyberthreat.id - Seorang petinggi militer Jerman mengatakan NATO mempertimbangkan opsi serangan secara fisik sebagai akibat dari serangan cyber seperti Ransomware atau serangan yang melumpuhkan sistem dan infrastruktur kritis. Ini adalah bentuk perang 4.0 highly convergence dimana cyber attack dikombinasikan dengan serangan fisik.

Kepala petugas keamanan informasi Bundeswehr, Mayor Jenderal Juergen Setzer, mengakui bahwa sekretaris jenderal NATO telah melontarkan gagasan 'tanggapan militer' terhadap serangan perangkat lunak yang jahat.

Salah satu alasan pertimbangan tersebut adalah terjadinya wabah Ransomware WannaCry tahun 2017 yang berakibat lumpuhnya sebagian besar layanan National Health Service (NHS) di Britania Raya.

Berbicara dalam sebuah diskusi panel tentang keamanan komputer, Setzer mengatakan opsi militer telah menjadi pembicaraan sejak tahun lalu.

"Sekretaris jenderal NATO berbicara tahun lalu [tentang] ... serangan WannaCry 2017, [yang] terutama memiliki konsekuensi bagi rumah sakit di Inggris, ini juga bisa menjadi subjek bagi NATO," kata Setzer dilansir The Register, Senin (3 Februari 2020).

Secara pribadi Setzer sangat mendukung gagasan bahwa terdapat ambang batas militer untuk merespons serangan peretasan. Menurut dia, jika seorang melakukan peretasan, maka balasannya tidak semata di ruang cyber dan melalui domain saja, tapi  terdapat opsi serangan secara fisik sebagai respons.

"Jika kita berbicara tentang domain khusus ini (cyber), maka jika Anda pergi dengan sarana militer sebagai jawaban, ambang batas tidak berarti Anda harus menjawab dalam domain yang sama. Itu risiko lawan," ujarnya.

Mayor Jenderal Rafael Garcia Hernandez, Kepala Komando Pertahanan Cyber Spanyol, mengatakan bahwa tentaranya melakukan pertemuan dengan rekan-rekan tentara Perancis untuk saling belajar. Dia menyebut pertemuan itu "bukan hanya pertemuan para komandan, termasuk orang-orang teknis juga ... kita cepat belajar apa arti kerja sama."

Di dalam dunia keamanan jaringan militer yang masih terkotak-kotak, pertemuan dan sesi berbagi ide semacam itu relatif jarang - terutama bila dibandingkan dengan sektor swasta. Beberapa negara gugup atau ragu-ragu mengungkapkan bagaimana tepatnya mereka mendapatkan informasi.

Kapten William Wheeler, Direktur Rencana dan Kebijakan Komando Cyber ​​AS mengatakan, "Di dalam dunia cyber, berkali-kali kita menghadapi tantangan berupa pertukaran informasi dengan berbagai sudut pandang berbeda dari pengumpulan intelijen. Tetapi ketika kita kembali memikirkannya, apakah kita memerlukan hanya dasar - potongan informasi untuk mengambil tindakan?"

Wheeler datang sebagai tamu undangan di diskusi tersebut dan memberikan sedikit tambahan perhatian pada konsep Komando Cyber ​​AS tentang "keterlibatan terus-menerus" yang menurut dia "bersifat defensif" dan terdiri dari bagian "terus berupaya mencari aktor-aktor cyber yang berusaha melakukan kejahatan".

Tim cyber militer AS, kata dia, menerapkan kerja sama dan operasi bersama di dalam jaringan mereka untuk mencari jenis ... aktivitas cyber yang berbahaya. Begitu ditemukan sesuatu yang menarik, mereka mengumpulkan malware atau informasi lalu membaginya dengan industri komersial yang kemudian menyebarkannya kepada semua orang.

Adapun kebijakan 5G Huawei yang digunakan oleh Inggris dan Uni Eropa awal pekan ini, Wheeler menolak untuk ditarik pada kebijakan China secara khusus, tetapi dalam pernyataannya ia mengatakan, "Hubungan AS dengan mitra Eropa di bidang militer benar-benar luar biasa. Kami menyadari kami harus bekerja sama dan kami akan menemukan jalan."