Cyberthreat.id - Regulator media dan telekomunikasi Rusia, Ruskomnadzor telah membuka penyelidikan administratif terhadap Facebook dan Twitter setelah kedua perusahaan itu tidak menanggapi permintaan untuk memindahkan data pribadi pengguna Rusia ke server milik pemerintah di dalam wilayah negara itu.

31 Januari adalah hari terakhir untuk memberikan informasii yang diminta, sesuai dengan undang-undang 2015 yang mewajibkan penyimpanan data pribadi warga Rusia di wilayah negara itu. Kini, kedua perusahaan itu menghadapi denda antara 1 dan 6 juta rubel atau antara US$ 15.600 hingga US$93.960.

JIka dirupiahkan, itu antara Rp213 juta hingga Rp1,3 miliar.

"Perusahaan-perusahaan ini tidak memberikan informasi tentang pemenuhan persyaratan untuk melokalkan database pengguna Rusia dari jaringan mereka ke server yang berlokasi di Federasi Rusia, sebagaimana diatur dalam bagian 5 Pasal 18 Undang-Undang tentang Data Pribadi No. 152- ФЗ," kata pejabat Roskomnadzor, seperti dilaporkan Bleepingcomputer.com, 31 Januari 2020.

Protokol proses administrasi ini telah ditandatangani oleh perwakilan Twitter, menurut pengawas telekomunikasi Rusia. Meskipun Facebook tidak mengirim perwakilan ke rapat, perusahaan tersebut juga akan menerima salinan protokol dalam waktu tiga hari sesuai dengan hukum Rusia.

Meski denda yang diberikan kepada Twitter dan Facebook terbilang kecil, namun konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya cukup serius.

Rencana pengenaan denda ini sebenarnya sudah didengungkan sejak tahun lalu. Pada 22 Januari 2019,  seperti dilaporkan CNN, pejabat Ruskomnadzor menyebutkan,"jejaring media sosial itu belum memberikan rencana spesifik apapun secara formal atau penjelasan bagaimana mereka akan memenuhi persyaratan negara agar menempatkan server yang digunakan untuk menyimpan data pribadi warga Rusia di Rusia,"

Sebelumnya, pada November 2015 LinkedIn dilarang di Rusia karena tidak mematuhi undang-undang yang mewajibkannya untuk menyimpan data pengguna Rusia di server milik pemerintah. Itu sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang diberlakukan sejak September 2015.

"Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah masuk ke dalam kekuatan hukum, jaringan sosial LinkedIn telah dimasukkan ke dalam daftar pelanggar hak-hak subyek data pribadi dan diblokir oleh operator telekomunikasi," kata Roskomnadzor pada saat itu.

Pemblokiran itu dilakukan dua bulan setelah Roskomnadzor mengajukan keluhan terhadap perusahaan sebagai tanggapan atas pelanggaran data LinkedIn sebelumnya.

Facebook sudah pernah diancam akan dilarang di negara itu pada September 2017 dengan alasan yang sama. Sedangkan, Twitter akhirnya menyetujui permintaan pejabat Rusia pada saat itu dan memberi tahu Roskomnadzor bahwa mereka berencana untuk memindahkan data pengguna Rusia pada pertengahan 2018.

Selain Linkedin, 29 Januari lalu, layanan ProtonMail dan ProtonVPN yang berfokus pada keamanan Proton Technologies diblokir oleh pemerintah Rusia. Larangan terjadi karena Proton menolak untuk mendaftarkan layanan mereka ke pihak berwenang Rusia.  

Pengguna ProtonMail dan ProtonVPN disarankan oleh perusahaan untuk mengakses dua layanan dengan bantuan layanan Tor, peramban jalur khusus dibuat untuk membantu menghindari sensor.  Jaringan tor membantu melindungi privasi dan anonomitas pengguna, termasuk membuat IP adress penggunanya tak terlacak.[]

Editor: Yuswardi A. Suud