Cyberthreat.id - Perusahaan startup asal Amerika Serikat, Clearview AI digugat dengan tuduhan melanggar udang-undang privasi negara bagian Illinois, Amerika Serikat, tentang penggunaan data biometrik penduduk.

Gugatan tertanggal 22 Januari 2020 itu menyusul pemberitaan New York Times yang melaporkan bagaimana Clearview AI mengumpulkan foto-foto wajah orang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya disebut-sebut lebih dari 3 miliar.

Clearview AI merancang aplikasi pengenalan wajah atau face recignition. Foto-foto itu diambil dari situs online seperti Facebook, Twitter, YouTube, Venmo, dan lainnya.

Lebih dari sekadar meng-hosting basisdata gambar publik, Clearview AI disebut memiliki visi lebih luas tentang bagaimana berencana menggunakan teknologinya.

Clearview AI dilaporkan telah menyusun teknologinya untuk dikombinasikan dengan kamera, yang bisa memindai orang secara real time dan mengidentifikasi mereka dengan cepat. Ada juga kode dalam aplikasi yang memungkinkan untuk dipasangkan dengan kacamata augmented reality, seperti Google Glass atau Microsoft HoloLens.

Menurut salinan keluhan yang diperoleh ZDNet, penggugat mengklaim Clearview AI melanggar undang-undang privasi Illinois yang disebut Illinois Biometric Information Privacy Act (BIPA), sebuah undang-undang yang melindungi warga negara dari penggunaan data biometrik mereka tanpa persetujuan.

Menurut BIPA, perusahaan harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari penduduk Illinois sebelum mengumpulkan atau menggunakan informasi biometrik mereka.

New York Times melaporkan bagaimana Clearview menjual akses ke “faceprints” dan perangkat lunak pengenalan wajah ke lembaga penegak hukum termasuk FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri di Amerika Serikat.

Perusahaan mengklaim dapat mengidentifikasi seseorang berdasarkan satu foto, seperti mengungkapkan nama asli mereka, lokasi umum, dan pengidentifikas lainnya.

Laporan tersebut membuat warga AS marah, karena Clearview AI memiliki database foto-foto tanpa persetujuan mereka. Karena itu, gugatan class action pun dilayangkan.

Penggugat meminta pengadilan untuk menghentikan Clearview dalam menjual data biometrik penduduk Illinois, meminta kepada perusahaan untuk menghapus data penduduk Illinois, dan hukuman, agar diputuskan oleh pengadilan di kemudian hari.

Clearview AI belum berkomentar atas gugatan tersebut. Rencananya awal pekan ini, anggota parlemen AS akan mencari jawaban dari perusahaan.

Senator AS Ron Wyden mengatakan di Twitter bahwa aktivitas Clearview "sangat mengganggu".

"Orang Amerika memiliki hak untuk mengetahui apakah foto-foto pribadi mereka diam-diam disedot ke dalam basis data pengenalan wajah pribadi," kata seperti dilaporkan BBC, 23 Januari 2020. 

"Setiap hari, kami menyaksikan meningkatnya kebutuhan akan hukum federal yang kuat untuk melindungi privasi."

Senator Edward J Markey juga menyampaikan keprihatinannya, dalam sepucuk surat yang dikirim ke perusahaan tersebut yang menyatakan teknologinya dapat "memfasilitasi perilaku berbahaya dan secara efektif menghancurkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan mereka secara anonim".

Ini mengikuti saran Komisi Eropa sedang mempertimbangkan larangan lima tahun pada penggunaan pengenalan wajah di tempat umum.

Regulator ingin waktu untuk mengetahui bagaimana mencegah teknologi itu disalahgunakan.

Sementara itu, Twitter juga melayangkan tuntutan terhadap perusahaan Clearview AI agar menghentikan dalam pengumpulan foto pengguna dari situs mereka dan menghapus gambar yang ada.

Teknologi pengenalan wajah telah berkembang pesat selama dekade terakhir ini. Sistem yang digerakkan oleh kecerdasan buatan ini mampu mengidentifikasi orang secara otomatis, sesuatu yang penting bagi penegak hukum atau lainnya.[]

Editor: Yuswardi A. Suud