Jakarta, Cyberthreat.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia baik bagi pertumbuhan ekonomi digital terutama berbasis consumer base yang potensinya mencapai Rp 1.700 triliun di 2020.

Survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyatakan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2018 naik sebanyak 27,9 juta. Angka itu meningkat 10 persen dari tahun 2017 sehingga total pengguna internet di Tanah Air kini melebihi 171,1 juta.

Bambang mengatakan besarnya potensi ekonomi digital seharusnya membuat Indonesia tampil sebagai pelaku usaha. Untuk itu, kata dia, Indonesia harus meningkatkan penguasaan di bidang teknologi digital mulai dari infrastruktur hingga keamanan digital.

"Memang bertambahnya pengguna (internet) itu bagus, tapi penguasaan teknologinya sendiri harus ditingkatkan," kata Bambang usai menjadi keynote speaker di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/05/2019).

Dalam paparannya Bambang menyebut Indonesia memiliki potensi talenta digital luar biasa terutama menyambut bonus demografi 2030-2040. Jika saat ini pemuda berusia 18 sampai 20 tahun dibekali skill teknologi digital, maka pada 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju.

Ia menekankan perkembangan ekonomi digital perlu ditunjang dengan berbagai kesiapan mulai dari SDM hingga pengelolaan data. Bappenas, kata dia, mengambil manfaat dari data digital, akomodasi statistik data serta pay attention di sosial media seperti Twitter, FB dan lainnya.

"Jadi saat kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun pada 2045, kita harapkan Indonesia ini menjadi leader. Tentu itu tidak otomatis sehingga kita mulai dengan penguasaan teknologi dari sekarang."

Peneliti Indef Henny Sri Hartati mengatakan sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan main yang jelas untuk ekonomi digital. Ia khawatir jika negara tidak hadir bisa menghambat atau malah memakan dan menghabisi kekuatan yang kecil-kecil.

Henny sepakat salah satu kunci ekonomi digital adalah keamanan digital. Layaknya investor yang ingin berinvestasi pasti menginginkan situasi kondusif, sama halnya dengan keamanan siber di dalam ekonomi digital.

"Misalnya terjadi kejahatan siber sementara aturannya tidak ada. Jadi melihatnya harus dalam satu kesatuan," ujar Henny.

Sejauh ini ada beberapa UU yang menurut Henny mengatur ekonomi digital mulai dari transaksi hingga keamanan data. Namun, ia menilai payung hukum di dunia digital harus ada aturan teknis sektoral seperti keamanan siber yang masuk parsial dan turunannya.

"Kegiatan ekonomi itu diversifikasinya beragam sehingga kalau tidak ada aturan yang benar-benar mengatur, maka akan banyak muncul moral Hazard serta peluang dijadikan modus memanfaatkan yang lemah," ujarnya.