Cybethreat.id - Platform dompet digital, LinkAja menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dalam rangka mempercepat proses verifikasi dan validasi identitas pengguna. Kerja sama ini membuat data Dukcapil bakal terhubung dan terkoneksi dengan LinkAja.

Pemerintah RI sebelumnya mengeluarkan program Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk mewujudkan Single Identity Number (Si Juwita). Melalui Si Juwita, Dukcapil memberikan hak akses kepada lembaga pemerintah dan swasta untuk mendapatkan data kependudukan.

Aturan tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Salah satu aturan di dalamnya mewajibkan menteri terkait untuk melindungi Data Pribadi Penduduk yang meliputi sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan identitas lainnya. Disisi lain, ancaman terhadap pencurian data pribadi menjadi sangat marak.

Pertukaran dan aliran data di era konektivitas dan ekonomi digital mutlak diperlukan, tidak bisa dihindari, tetapi yang harus dipastikan adalah jaminan keamanannya.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Gunawan MA, menyatakan pemerintah telah menerapkan standar operasional (SOP) yang ketat agar data informasi masyarakat Indonesia aman terhadap percobaan peretasan maupun pencurian.

"Kami menerapkan SOP yang sangat ketat. Pertama kalau mau hak akses data itu harus melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Karena, Undang-Undang mengamanatkan itu," kata Gunawan di Jakarta, Jumat (17 Januari 2020).

Selanjutnya hak akses data kependudukan milik Dukcapil diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada aplikasi atau platform yang akan menerima hak tersebut. Sebab, Menteri bertanggung jawab terhadap hak akses data pribadi.

Setelah PKS, hak akses kepada aplikasi atau platform diberikan kunci atau password. Gunanya agar dapat berkomunikasi terkait datanya, juga terdapat persyaratan bahwa itu harus menggunakan jaringan tertutup atau VPN (Virtual Private Network)," ujarnya.

Ia menambahkan, ketika dilakukan akses terhadap data pribadi dilakukan menggunakan jaringan tertutup yang diusahakan sulit untuk ditembus oleh para aktor jahat. Kondisi itu, kata dia, meminimalisir peretasan dan membuat masyarakat lebih aman terhadap data pribadinya.

"Untuk pengaksesannya juga tertutup, tidak bisa diakses secara terbuka. Jadi, khusus hanya dari Dukcapil ke LinkAja. Nanti, dari LinkAja itu langsung (ke pengguna untuk verifikasi), itu persyaratannya."

Jangan Sebar Data Pribadi ke Medsos

Gunawan meminta masyarakat untuk tidak mudah memberikan data atau informasi yang sensitif kepada pihak yang tidak jelas tujuannya. Sebab, data yang bocor ke publik rentan untuk disalahgunakan oleh oknum demi mendapatkan keuntungan dari korban.

Selain itu, data pribadi yang bocor di publik kerap terjadi karena kesalahan orang itu sendiri yang menyebar data pribadinya.

"Dipastikan, data pribadi yang tersebar diluar sana itu bukan dari Kemendagri ataupun Dukcapil. Secara tidak sadar masyarakat itu sendiri yang menyebarkannya. Semisal, saat seseorang mendapatkan KTPnya, dia langsung selfie dan disebarkan ke media sosial, itu merupakan perilaku yang berbahaya."

Sebagai upaya untuk melindungi data pribadi, Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diharapkan rampung Oktober 2020. Gunawan menuturkan, RUU PDP dapat menyelesaikan permasalahan terkait data pribadi.

"(Permasalahan) ini harus dari kesadaran semua pihak bukan hanya Pemerintah. Namun, dengan adanya RUU PDP itu akan banyak menyelesaikan persoalan. Jika datanya ada di Google, mestinya harus di takedown oleh Kemenkominfo, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan (oleh Pemerintah). Masyarakat juga harus diberikan pemahaman."

Redaktur: Arif Rahman