Jakarta, Cyberthreat.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat formula hukum untuk bisa menarik pajak dari platform Over The Top (OTT) atau platform video on demand (VoD), seperti aplikasi Netflix dan sejenisnya.

Pasalnya, platform-platform seperti itu hingga kini belum memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sehingga menyulitkan pemerintah mengenakan pajak.

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhito Rizaldi, mengatakan, perkembagan teknologi yang begitus pesat saat ini tidak bisa dibendung. Hukum atau regulasi selalu terlambat untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Namun, kata dia, pemerintah harus mempunyai formula yang tepat, sehingga bisa memonetisasi laju perkembangan teknologi, seperti penyedia platform OTT atau VoD.

“Prisnsip utama, memang kita tidak bisa menahan laju perkembagan teknologi. Tetapi, yang paling penting bagaimana kita memonetisasi layanan-layanan digital services yang beroperasi di negara kita. Seperti Netflix dan yang lainnya. Itu tugas pemerintah, supaya segera menemukan formula yang tepat,” kata Bobby di Jakarta, Kamis (16 Januari 2020).

Menurut Bobby, untuk bisa memonetisasi layanan seperti Netflix, butuh kerja sama dari berbagai stakeholder baik telekomunikasi maupun penyiaran. Namun, terlebih dulu, kata dia, pemerintah harus menentukan platform, seperti Netflix dan sejenisnya termasuk dalam kategori apa.

“Pemerintah buat kluster dulu, Netflix itu barangnya seperti apa? Apakah itu digital services atau penyiaran. Nah dari situ, baru dibuat payung hukum untuk bisa memonetisasinya. Jadi, tetapkan dulu definisinya,” ujar Bobby.

Menurut dia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus juga diperkuat dengan payung hukum yang jelas sehingga bisa mengawasi platform-platform, seperti Netflix.

Diperkuat pula dari sisi UU Telekomunikasinya. Misalnya, ketika Netflix bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan internet (ISP). Jika Netflix tidak mau membayar pajak, bisa diminta pertanggungjawaban melalui ISP yang bersangkutan.

“Semua stakeholder harus bekerja sama, lalu membuat payung hukum yang jelas. Sekarang kita tidak bisa bicara soal untung lagi karena platform ini terus berjalan. Tinggal sekarang, kita mau rugi kecil atau rugi yang lebih besar lagi,” kata Bobby.[]