Cyberthreat.id - Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan sejarah konflik antara Iran kontra Amerika Serikat (AS) selalu melibatkan saling retas dan saling serang sistem antara kedua pihak. Indonesia, kata dia, perlu waspada dan pasti terdampak oleh konflik tersebut sebagaimana yang pernah terjadi selama ini.

"Saat ini sedang terjadi cyberwarfare antara kedua negara, yang kemungkinan besar diikuti oleh negara-negara lain maupun kelompok-kelompok tertentu," kata Pratama dalam siaran pers kepada Cyberthreat.id, Sabtu (11 Januari 2020).

Cyberwarfare antara kedua negara akan berdampak secara ekonomi maupun hubungan diplomatik ke Indonesia. Menlu RI, Retno Marsudi, telah meminta semua pihak menahan diri dan meminta PBB segera turun tangan menengahi. Namun memang tidak bisa dipungkiri ada pihak-pihak di Tanah Air ikut terbawa panasnya suasana.

Menurut Pertama, ancaman serangan siber tidak hanya harus diwaspadai oleh instansi negara, namun juga perusahaan besar, bahkan akun media sosial para tokoh.

"Dalam sejarah pertikaian Iran, AS dan Israel memang selalu melibatkan saling retas, saling serang sistem. Yang paling terkenal adalah serangan Stuxnet dari Israel yang menargetkan sistem nuklir Iran," ujar chairman Lembaga Riset Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini.

VPN dan Medsos

Pratama juga mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat terkoneksi. Salah satu yang diperingatkannya adalah menghindari pemakaian virtual private network (VPN) dengan menggunakan produk dari negara-negara yang sedang berkonflik beserta sekutunya.

VPN digunakan untuk mengelabui blokir internet maupun untuk mengamankan jalur komunikasi, serta dapat mengubah alamat IP dan menyembunyikan pengguna dari pihak ketiga. Masyarakat Indonesia sempat ramai memakai VPN saat Medsos dibatasi oleh Kominfo pada pertengahan 2019.

"Kenapa tidak disarankan menggunakan IP negara berkonflik? Hal ini untuk menghindari adanya serangan Malware ke IP negara yang sedang berkonflik. Serangan Malware massif bisa saja terjadi seperti saat WannaCry dan NotPetya hadir di pertengahan 2017,” jelasnya.

Pratama juga mengingatkan penggunaan media sosial yang merupakan salah satu medan perang Iran kontra AS. Menurut dia, dalam konteks perang siber dan perang informasi di medsos, jelas AS diuntungkan karena platform Facebook, instagram, Twitter dan Youtube semuanya dibawah regulasi perundang-undangan yang berlaku di AS.

"Foreign Surveillance Act mewajibkan raksasa teknologi di AS untuk memberikan backdoor dan privillage untuk lembaga pemerintah seperti FBI, NSA, CIA, DEA, kepolisian dan militer.  Artinya konten yang membantu propaganda Iran akan sangat mudah di hapus dan akun-akun mudah di-suspend," ujarnya.

Adanya perang siber ini juga menjadi pelajaran bahwa dalam situasi seaman apapun, para pejabat tinggi dan pengawalnya harus melaksanakan protap keamanan. Seperti misalnya tidak menyalakan GPS di smartphone dan juga wajib berkomunikasi lewat jalur yang aman. Pemicu memanasnya konflik Iran kontra AS adalah tewasnya pemimpin pasukan khusus Iran, Jenderal Qassam Solemani.

"Serangan kepada Jendral Qassam Solemani bisa terjadi salah satunya karena pengintaian lewat jalur komunikasi, internet dan juga info lapangan yang akurat," tegas Pratama.