Ilustrasi
Ilustrasi
Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut telah menerima dan menindaklanjuti lebih dari 430 ribu pengaduan dari masyarakat terkait konten negatif di berbagai platform internet.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan konten negatif itu diantaranya berisikan muatan pornografi, SARA, hoaks, perjudian, terorisme/radikalisme, kekerasan pada anak, hingga pelanggaran HAKI dan penyalahgunaan obat terlarang.
Untuk mengoptimalkan penanganan konten negatif di dunia maya, kata Ferdinandus, pihaknya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain di tahun 2020.
Kerja sama tersebut di antaranya lahir dalam bentuk Satuan Tugas maupun Penandatanganan Kerja Sama untuk penanganan konten-konten negatif yang sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.
Adapun daftar mitra kerja Kementerian Kominfo dalam penanganan konten internet illegal adalah sebagai berikut:
1. BNPT, POLRI, DENSUS 88 (Pemberantasan Radikalisme dan Terorisme)
2. POLRI (Satgas Pemberantasan Pornografi Anak)
3. OJK, KEMENDAG, BAPPEBTI,BKPM (Satgas Waspada Investasi dan Penanganan Fintech Ilegal)
4. BPOM, KEMENKES, BNN,POLRI, INTERPOL (Satgas & Operasi Pangea untuk penanganan Obat, Makanan, dan Kosmetik Ilegal)
5. KEMENKO PMK, KEMENPPPA, KPAI (Satgas Pemberantasan Pornografi dan Perdagangan Orang)
6. KPU, BAWASLU (Penanganan Konten terkait Pemilu)
7. KEMENKUMHAM, BEKRAF DITJEN HKI, KEJAKSAAN AGUNG, POLRI (Satgas Penanganan Pelanggaran HKI)
8. KEMENKOPOLHUKAM, BIN, POLRI, TNI (Penanganan konten radikalisme, hoaks, hatespeech yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum).
9. BMKG (Peredaran Informasi Gempa yang Tidak Mengacu Pada Data BMKG)
10. BANK INDONESIA (Peredaran dan Penjualan Uang Palsu)
11. BNN, POLRI, Seluruh K/L (Pemberantasan Narkoba)
12. KEMENTERIAN PERTANIAN (Penjualan Komoditas Pertanian Ilegal)
13. KEMENTERIAN LHK (Jual Beli Satwa dan Tumbuhan Langka yang Dilindungi)
14. KEMENTERIAN SOSIAL (Penipuan Undian Berhadiah)
15. KEMENKES, BPOM (Konten dan Iklan Rokok yang melanggar perundang-undangan)
16. KEMENTERIAN AGAMA (Satgas Penanganan Biro/Travel Umroh Ilegal)
Share:
