Cyberthreat.id - Sepanjang tahun 2019 semakin banyak lembaga pemerintah, lembaga publik dan keuangan, perusahaan listrik hingga semua bagian penting dari kehidupan sehari-hari - mengalami penutupan sistem IT dan operasional dimatikan akibat serangan Ransomware.

Organisasi/perusahaan yang menjadi korban sering membayar uang tebusan untuk memulihkan operasional dan mengembalikan data yang rusak. Profesional di lapangan memperkirakan kerugian dan kerusakan sepanjang tahun 2019 akibat serangan ransomware melebihi 12 miliar USD.

"Namun uang tebusan yang sebenarnya dibayarkan mungkin lebih tinggi," tulis Wired.co.uk, Sabtu (4 Januari 2019).

Banyak korban serangan Ransomware di AS meminta bantuan pemerintah, tetapi FBI dan lembaga terkait harus menolak sebagian besar permintaan tersebut. Biro dan pejabat keamanan dunia maya lainnya tidak berdaya, tidak mampu menghadapi apa yang telah menjadi epidemi global.

Tahun 2020, organisasi/perusahaan mulai memperhitungkan realitas kejahatan dunia maya dalam skala global. Seperti teror, baik domestik maupun asing, kejahatan dunia maya akan meningkatkan rasa tidak aman bagi orang-orang di tahun 2020.

Banyak layanan dasar di sekitar rumah dan tempat bekerja tidak lagi dapat diandalkan karena jadi target serangan. Hidup dengan rasa takut akan terorisme juga berarti bahwa orang akan menggunakan sisi psikologis yang diincar.

Cybersecurity awareness, kampanye kesadaran dunia maya, dalam beberapa hal didukung oleh dana pemerintah, tetapi bisa dikatakan banyak yang gagal. Email Phishing paling sederhana akan tetap menjadi titik masuk paling umum penjahat dunia maya ke dalam sistem IT organisasi.

Pada tahun 2020, perusahaan asuransi akan mempertimbangkan kembali kebijakan asuransi siber. Mereka akan terus menggali dan mempelajari terutama ketika pertama kali mengidentifikasi ancaman siber ini dua dekade lalu.

"Mereka, perusahaan asuransi, tidak dapat mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan untuk penilaian risiko."

Dalam upaya untuk mengatasi masalah berkembang di tengah masyarakat, dengan pekerjaan profesional dan antar-lembaga yang nyaris tidak ada, pemerintah akan menerapkan undang-undang cepat untuk melarang pembayaran tebusan kepada penjahat cyber.

Tetapi undang-undang ini akan mengubah ribuan warga negara yang taat hukum menjadi penjahat ketika petugas penegak hukum menemukan bahwa mereka tidak dapat menawarkan dukungan atau obat bagi mereka yang menderita serangan cyber.

Beberapa bulan mendatang penjahat siber dapat menargetkan infrastruktur sipil yang bisa membahayakan nyawa manusia jika dikompromikan. Ini akan mencakup penargetan sistem transportasi dan instalasi pengolahan air.

"Ratusan juta dolar AS akan ditransfer dalam Bitcoin ke penjahat cyber - semuanya sesuai dengan hukum."