
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Foto: Wikipedia
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Foto: Wikipedia
Jakarta, Cyberthreat.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya lebih proaktif dalam menindak setiap terjadi kebocoran data pribadi di dunia maya.
Demikian disampaikan oleh Pakar Hukum Telematika Fakultas Hukum UI, Edmond Makarim, ketika diminta tanggapannya oleh Cyberthreat.id di Jakarta, Senin (13/5/2019), terkait dengan penjualan data pribadi di internet.
Menurut Edmond, Kemenkominfo harus lebih aktif lagi dalam memantau dan mengawasi pihak-pihak tertentu, termasuk penyelenggara sistem elektronik (PSE atau platform pengumpul data pengguna) terkait data pribadi pengguna layanan.
Menyangkut kasus penjualan data pribadi yang dilakukan situs web www.temanmarketing.com, kata dia, tetap pihak bank yang bertanggung jawab.
Namun, dengan segala peraturan yang ada saat ini, Edmond mengatakan, seharusnya Kemenkominfo lebih luwes dalam meminta pertanggungjawaban kepada PSE atau plaftorm yang melakukan pelanggaran sitem keamanan informasi mereka.
Sekadar diketahui, perbankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik termasuk bagian dari PSE pelayanan publik.
Berita Terkait:
“Harusnya Kominfo melakukan tindakan lebih aktif untuk menanyakan kepada PSE untuk meminta laporan terkait dengan data pribadi yang mereka simpan,” ujar Edmond.
“Itu harus diterapkan secara keseluruhan tanpa membedakan (instansi mana pun) supaya adil, masa mereka (Kemenkominfo) tidak bisa,” ia menambahkan.
Edmond juga mengritik perbankan yang masih memakai tenaga alih daya (outsourcing) pada bagian pemasaran yang mengumpulkan data nasabah.
Menurut dia, seharusnya perbankan tidak lagi menggunakan tenaga alih daya karena data nasabah rentan bocor ke pihak-pihak tertentu. “Siapa pun yang menyebarkan data itu sudah pasti pihak bank yang akan dikenai sanksi,” ujar Edmond.
Berita Terkait:
Ia mengatakan, jika ada pegawai bank yang mengambil dan menjual kepada orang lain itu, hal itu telah melanggar hukum.
Pada dasarnya, “Pegawai bank itu hanya boleh mengetahui saja, tidak boleh menyimpan, mengkopi, apalagi sampai menjualnya untuk keuntungan pribadi. Mereka bisa kena Pasal 32 ayat 3 UU ITE. Kalau data orang yang dicuri itu marah, tentu yang digugat adalah bank tersebut,” ujar dia.
Aturan menyangkut perlindungan data pribadi sejauh ini telah diatur dalam Undang-Undang ITE, PP Nomor 82/2012, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Redaktur: Andi Nugroho
Share: