Cyberthreat.id - Negara bagian Connecticut akan menerima 5 juta USD (Rp 69,7 miliar) dana anggaran federal untuk membantu melindungi Pemilu 2020 dari serangan siber (cyber attack).

Sekretaris Negara Connecticut Denise Merril menyatakan, uang yang diterima Connecticut merupakan bagian dari 425 juta USD dana federal yang digelontorkan Kongres untuk meningkatkan integritas sistem pemilihan di seluruh negara.

Dana yang diterima akan digunakan untuk keamanan siber bagi sistem pemilihan unik Connecticut yang digelar di 169 kota mandiri, sehingga memberikan masyarakat kepercayaan diri bahwa suara mereka aman dan tidak bisa diutak-atik.

Merrill juga berterima kasih kepada delegasi kongres negara bagian dan Dewan Perwakilan A.S. yang telah berjuang untuk mengamankan dana federal.

"Tanpa memiliki keyakinan dalam pemilihan itu sendiri, tentu kita akan memiliki masalah pada tahun 2020. Karena saya tidak perlu memberi tahu Anda bahwa orang-orang sudah curiga terhadap segalanya," kata Merril dilansir Security Magazine, Jumat (27 Desember 2019).

"Jadi, kami hanya ingin memastikan bahwa kami dapat melakukan semua yang diperlukan untuk memastikan Pemilu 2020 adalah pemilihan paling lancar yang pernah kita miliki."

Sebelumnya sejumlah pejabat AS maupun mantan pejabat AS menyatakan para pejabat militer cyber tengah mengembangkan taktik perang informasi (cyber warfare) yang bisa dikerahkan melawan Rusia. Sudah bukan rahasia lagi Moscow mencoba ikut campur dalam Pemilu AS 2020 melalui aksi peretasan.

Peretasan atau akses ilegal terhadap Pemilu mencakup peretasan sistem pemilihan AS atau menabur perselisihan hingga menyebarkan gelombang berita bohong alias hoaks dalam jumlah amat besar.

"Salah satu opsi yang dieksplorasi oleh Komando Siber AS akan menargetkan kepemimpinan senior dan elit Rusia. Meskipun, bukan Presiden Vladimir Putin yang ditargetkan karena dianggap terlalu provoaktif," kata pejabat AS dan mantan pejabat yang tidak mau disebut namanya (anonim) dilansir The Washington Post, Rabu (25 Desember 2019).

Pejabat tersebut menolak untuk menjelaskan perang informasi yang dimaksudkan secara spesifik dan merinci. Tetapi, taktik perang siber menunjukkan bahwa data pribadi target sensitif  yang dapat diserang hingga upaya membelah masyarakat dengan disinformasi dan hoaks.