Jakarta, Cyberthreat.id – Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar. Bahkan, diprediksi pada akhir 2019 pendapatan dari ekonomi digital mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 560 triliun.

Dengan kondisi tersebut juga untuk mendorong inklusi ekonomi digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan buku berjudul Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation di Jakarta, Senin (23 Desember 2019).

Buku tersebut membahas potensi dan tantangan, status terkini ekonomi Indonesia, serta usulan langkah–langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi digital Indonesia di masa depan.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrakstutur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan, buku tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dan mendorong pemerataan ekonomi digital yang adil dan merata.

“Kami berharap buku ini menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga untuk bekerja sama dalam mempercepat tranformasi ekonomi digital di Indonesia,” ujar Wahyu.

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satriya, mengatakan, buku tersebut berisi arah kebijakan strategis yang menekankan pada pembangunan dan pemerataan infrakstutur digital. Setidaknya, kata dia, buku tersebut pedodam dalam jangka dua tahun ke depan menyesuaikan perubahan teknologi.

Menurut dia, yang menjadi masalah utama untuk pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumber daya TIK, “Adalah seringkali industri dan universitas sebagai penyedia sumber daya manusia tidak menemukan kecocokan,” kata dia.

Oleh karenanya, “yang harus kita pikirkan adalah bagaimana universitas dan industri bisa cocok sehingga SDM TIK bisa terpenuhi. Hal itu kita masukkan juga dalam buku putih ini,” kata dia.

Buku tersebut terdiri atas enam bab dan 192 halaman. Bab pertama membahas “Digital Economy Outlook” yang lebih banyak menjelaskan mengenai ekonomi digital dan investasi. Bab kedua mengenai “Building Indonesia Digital” yang berisi tentang kunci dari ekonomi digital dan langkah yang harus dilakukan indonesia.

Bab ketiga menyangkut “Conectivity, ICT Infrastructure, and Big Data”, berisi tentang pembangunan infrastruktur dan pengembangan TIK untuk mendukung ekonomi digital di indonesia. Bab keempat membahas “Regulation and Ecosystem” terkait regulasi, startegi, sumber daya manusia, dan juga lembaga pemerintahan untuk mewujudkan tranformasi digital ekonomi.

Bab kelima tentang “Indonesia Sector Digitalization” yang membahas digitalisasi di berbagai sektor pemeritah mulai smartcity, e-government, hingga pemanfaatan perangkat internet (IoT) di sektor industri. Terakhir, bab keenam berisi “Summary and Recommendation”.

Ibu kota baru

Dalam buku tersebut, kata Wahyu, juga menyinggung simulasi dari pemindahan ibu kota baru terkait kemampuan digital lintas sektor pemerintahan, terutama pada layanan publik seperti kependudukan, kesehatan, logistik dan perhubungan, manajemen risiko bencana, serta layanan finansial.

Buku tersebut akan menjadi pedoman pemerintah untuk menyelesaikan sebanyak 141 proyek strategis nasiona (PSN) pada 2020 dari 223 proyek strategis nasional yang ditargetkan. “Sampai akhir tahun ini akan kita selesaikan 91 PSN, yang 141 akan kita selesaikan tahun depan,” tutur dia.

Redaktur: Andi Nugroho