Cyberthreat.id - Pemerintah pada 20 November lalu telah menerbitkan PP No 80 Tahun 2019 terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa konsumen dapat melaporkan PMSE atau e-Commerce kepada Menteri jika merasa dirugikan. 

Aturan tersebut terdapat pada Pasal 18. Disebutkan bahwa "Dalam hal PMSE merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri". Menteri yang dimaksud adalah Menteri Perdagangan.

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman menjelaskan, PP e-Commerce adalah peraturan yang diamanahkan oleh dua Undang-Undang. Yaitu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Perdagangan.

"PP itu untuk membuat aturan main yang jelas. Siapa yang harus bertanggung jawab itu diatur dalam PP e-Commerce," kata Ardiansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16 Desember 2019).

Menurut dia, PP e-Commerce penting untuk melindungi masyarakat dan konsumen di Indonesia. Sebab, PP itu mengatur para pemain di bisnis digital sehingga menjadi bagian penting untuk melindungi konsumen ketika bertransaksi melalui PMSE atau e-Commerce.

Dalam pasal 27, pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Layanan tersebut minimal mencakup nomor kontak pengaduan dan alamatnya, jangka waktu penyelesaian hingga prosedur dan mekanisme tindak lanjut.

"Tentu kita coba amati kedepannya apakah ada penurunan insiden dalam perlindungan konsumen dengan adanya peraturan ini," ujarnya.

Pasal 18 juga mengatur pengaduan konsumen, "Perusahaan atau PMSE (e-Commerce) yang dilaporkan harus menyelesaikan laporan atau keluhannya. Jika tidak, PMSE tersebut akan masuk kedalam prioritas pengawasan oleh Menteri".

Meskipun aturan tersebut masih akan dirinci dan diatur dalam peraturan turunannya (Permen), menurut Ardiansyah, pelapor yang mengajukan aduannya kepada menteri tidak dapat langsung direspon atau ditanggapi oleh Menteri. 

"Sebab itu disediakan sistem yang disebut Online Dispute Resolution (ODR). Sehingga, kita bisa melihat respon para pihak terkait untuk menjawab persoalan yang muncul."