Manggarai Barat, Cyberthreat.id – Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menilai pemerintah wajib menjamin keamanan data menyusul wacana pemerintah untuk memakai teknologi pengenalan wajah (facial recognition/FR) untuk registrasi kartu SIM prabayar.

Teknologi FR dianggap sebagai salah satu cara untuk memperbaiki sistem registrasi kartu SIM prabayar. Heru lalu mencontohkan industri perbankan yang sudah menerapkan teknologi tersebut (data biometrik) untuk para nasabahnya.

Cara pengumpulan data wajah pun dapat dilakukan melalui jarak jauh, konsumen tidak perlu datang langsung ke gerai melainkan bisa melalui aplikasi. Salah satu contoh teknologi pengenal wajah yang sudah digunakan di Indonesia, misal, foto diri sambil memegang KTP.

Pemerintah, menurut Heru, perlu menegaskan di mana lokasi data masyarakat disimpan, terkait registrasi kartu SIM prabayar yang menggunakan teknologi pengenal wajah, apakah di pemerintah atau operator seluler.

"Saya lebih cenderung datanya disimpan di pemerintah," kata Heru di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13 Desember 2019). Pemerintah wajib menjamin data-data tersebut tidak akan disalahgunakan maupun dibagikan ke pihak ketiga.

Heru berpendapat teknologi FR untuk registrasi SIM bukan hal yang berlebihan, apalagi sudah ada negara lain, seperti China, yang menerapkan sistem registrasi seperti itu.

"Sepanjang itu untuk memudahkan pengguna mendaftar dengan aplikasi yang memang modern sekarang ini, kenapa tidak?" kata Heru.

Heru kembali menegaskan hal terpenting keamanan data pengguna tidak diabaikan, bukan sekedar mendaftar, tapi perlindungan data pribadi tidak terjamin, demikian seperti dikutip dari Antaranews.com.