Cyberthreat.id - Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan tidak ada data utama rakyat Indonesia yang diberikan kepada pihak ketiga terkait kerjasama proses verifikasi e-KYC (Electronic Know Your Customer). Menurut dia, mitra kerja sama (pihak ketiga) hanya diberi akses untuk melakukan verifikasi data termasuk di dalamnya verifikasi data NIK, KTP elektronik, dan data Biometrik.

"Jadi yang perlu disampaikan adalah tidak ada dalam kerja sama ini yang memberikan data, karena di luar ini ramai," kata Zudan dalam keterangan pers yang dikirimkan kepada Cyberthreat.id, Jumat (13 Desember 2019).

Zudan menyesalkan pihak-pihak yang tidak berupaya melakukan Tabayyun dengan Dukcapil lalu berkomentar macam-macam di media massa.

"Banyak yang tidak tahu, yang tidak paham, tapi komentar macam-macam. Dan repotnya, komentator itu tidak mau ber-Tabayyun pada Dirjen Dukcapil, tidak mau konfirmasi dulu," ujarnya.

"Saya tegaskan lagi, Tidak ada data yg diungkap, tidak ada data yang dibuka. Banyak sekali masyarakat yang perlu kita berikan edukasi, kita berikan literasi, yang diberikan adalah hak akses untuk verifikasi data. Dalam platform bersama juga tidak ada data yang dibuka, tidak ada data yang diungkap, yang ada hanya kesimpulannya saja. Cocok-tidak cocok, benar-tidak benar, matching-tidak matching, sama-tidak sama," tegasnya.

Selain itu, Zudan juga menekankan pentingnya perekaman data penduduk agar bisa berguna di semua sektor, dari layanan publik hingga penegakan hukum. Ia percaya, data yang direkam dengan apik akan melindungi seluruh masyarakat.

"Kita berharap seluruh penduduk Indonesia bersedia merekam data. Dan percaya, kalau seluruh penduduk bisa merekam datanya, terorisme bisa kita kurangi, kejahatan pun bisa dicegah, pemalsuan, penipuan bisa diminimalkan. Jadi fungsi-fungsi ini bisa membangunkan dan membantu negara menjaga masyarakatnya, melindungi segenap bangsa. Ke depan, masyarakat akan sangat dimudahkan. Tidak perlu repot-repot."

Data Amat Berharga

Pakar IT dan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menilai beban terberat dalam pengamanan data utama rakyat Indonesia berada di Dukcapil selaku pemilik data. Data, kata dia, adalah komoditas paling berharga di era digital yang akan selalu menjadi incaran para penjahat siber atau aktor jahat hingga target negara.

Menurut Alfons, Dukcapil harus melakukan pengamanan yang benar-benar berlapis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Kepolisian.

"Jadi ini data utama dari penduduk Indonesia dimana data ini dikoneksikan dengan layanan lain di instansi lain. Kalau terjadi perubahan atau orang berhasil meretas atau merubah data yang ada di Dukcapil. Artinya, semua instansi akan terdampak," kata Alfons kepada Cyberthreat beberapa waktu lalu.

Alfons mengingatkan bahwa Dukcapil memiliki akses untuk melihat data lebih jauh. Tetapi, jika terjadi serangan, maka Dukcapil tidak bisa menyimpulkan tanpa bantuan dari pihak lain. Misalnya ada yang menyerang dari negara lain atau aktor seperti APT, maka Dukcapil enggak bisa melacak.

"Yang bisa melakukan itu BSSN atau Cybercrime Polri misalnya atau Kominfo dan pihak terkait lainnya."

Sebelumnya Alfons mengingatkan bahwa enkripsi data dari Dukcapil harus dipastikan benar-benar aman dan sulit ditembus. Data utama tersebut hanya bersifat numpang lewat dan bersifat verifikasi di pihak ketiga, sementara data utama tetap dipegang dan dimiliki oleh Dukcapil.

"Jadi pihak ketiga itu enggak boleh pegang data sehingga data di sana cuma numpang lewat, yang menilai keabsahan data Biometrik tetap saja Dukcapil. Kita khawatir karena tingkat penyalahgunaan kartu KK, KTP-el, dan kartu SIM sangat tinggi di Indonesia."