Cyberthreat.id –  Pemindaian wajah untuk pemeriksaan identitas kini menjadi hal biasa di China, seperti pendaftaran mahasiswa di kampus-kampus dan di mal-mal untuk melacak rute yang diambil oleh konsumen.

Bahkan, di beberapa toilet umum pengenalan wajah digunakan untuk memastikan orang tidak mengambil terlalu banyak tisu agar tidak disalahgunakan.

Menyoroti hal itu, survei terbaru terhadap 6.100 warga China, menyebutkan, sekitar 79 persen responden mengatakan mereka khawatir tentang kebocoran data pengenalan wajah.

Riset tersebut dilakukan oleh Nandu Personal Information Protection Research, sebuah kelompok etis yang fokus pada isu kecerdasan buatan (AI). Riset itu berjudul “Face Recognition Landing Scene Observation Report (2019)”.

Sementara, 39 persen responden mengaku lebih suka "cara tradisional" daripada menggunakan teknologi pengenalan wajah. Selain itu, sekitar 40 persen responden mengatakan mereka tidak tahu bagaimana data wajah mereka telah disimpan.

“Dan, 83 persen responden berharap operator akan menyediakan saluran yang layak bagi mereka untuk memeriksa dan menghapus data wajah mereka,” demikian hasil riset tersebut seperti dikutip ZDNet, Jumat (13 Desember 2019).

Pemerintah China dinilai masih kurangnya transparans tentang bagaimana data wajah warga dilindungi. Karena di negara tersebut penyebaran teknologi pengenalan wajah begitu masif, bahkan tidak memberikan kebijakan privasi atau perjanjian dengan pengguna.

Dalam banyak dugaan skenario, kamera dapat mulai mengumpulkan data wajah orang begitu mereka memasuki lingkungan tertentu dan sebagian besar orang, bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang direkam, tulis ZDNet.

Karena lebih dari setengah orang yang disurvei mengatakan bahwa mereka belum, atau tidak mengetahui apakah mereka telah menandatangani klausul privasi dengan penyedia layanan pengenalan wajah, sulit bagi pengguna untuk meminta bantuan wajar pada saat data wajah bocor, demikian laporan tersebut.

Pada Oktober lalu, seorang profesor universitas dari provinsi Zhejiang China menggugat sebuah kebun binatang setempat yang menuntut semua pendaftar untuk check-in melalui pengenalan wajah. Sebelumnya, kebun binatang menggunakan pengenalan sidik jari sebagai metode untuk memeriksa peserta.

Kasus ini, sambil menunggu hasil, dikatakan sebagai proses hukum pertama di China pada pengenalan wajah dan telah menarik perdebatan besar dari publik.

Profesor tersebut juga mendapat kritik karena dianggap telah melebih-lebihkan data wajah. Apalagi, menurut sebagian pengkritik, sidik jari, nomor telepon, dan informasi identitas juga merupakan data pribadi, tetapi orang lebih bersedia menyerahkannya untuk pendaftaran.

Survei itu juga menunjukkan 41 persen responden bersedia menggunakan teknologi pengenalan wajah, sedangkan 39 persen enggan menggunakannya.

Namun, sekitar 74 persen responden mengatakan warga negara China harus memberikan pilihan publik: apakah akan menggunakan pengenalan wajah atau pemeriksaan identitas tradisional daripada meninggalkan solusi tunggal tanpa pilihan lain, kata survei tersebut.