Beijing, Cyberthreat.id – Pemerintah China telah memerintahkan seluruh kantor pemerintahan dan lembaga pelayanan publik untuk mengganti perangkat keras dan perangkat lunak asing dalam waktu tiga tahun ke depan.

Pemerintah meminta agar perangkat yang dipakai di seluruh instansi pemerintahan berasal dari lokal China, demikian seperti diberitakan oleh ZDNet, Senin (9 Desember 2019).

Arahan ini secara internal dikenal sebagai program "3-5-2" berdasarkan pada persentase target yang dikenakan oleh Partai Komunis China pada organisasi pemerintah.

Jadi, pada 2020, tahun pertama ketika arahan tersebut mulai berlaku, organisasi pemerintah seharusnya mengganti 30 persen dari perangkat keras dan perangkat lunak asing. Selanjutnya, pada 2021 targetnya adalah 50 persen dan kemudian 20 persen pada 2022.

Kebijakan “3-5-2” yang baru tersebut tampaknya bakal berdampak besar pada perusahaan seperti HP, Dell, dan Microsoft, pemasok terkenal untuk pemerintah China.

Arahan tersebut tidak berlaku untuk perusahaan-perusahaan China yang dimiliki secara pribadi, yang kemungkinan akan terus menggunakan peralatan dan perangkat lunak asing, karena tingginya biaya penggantian inventaris swasta, tulis Financial Times.

Arahan baru itu diperkirakan berbarengan dengan arahan yang sama pada militer China. Militer China diminta untuk mengganti Windows di tengah kekhawatiran peretasan AS dan pintu belakang (backdoor) dalam jaringan militer.