Jakarta, Cyberthreat.id – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengatakan rencana penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menggantikan kerja aparatur sipil negara (ASN) jangan sampai mengganggu program prioritas nasional.

Pada Sabtu (7 Desember 2019), Djohermansyah di Jakarta, ia meyakini bahwa penggunaan AI akan memberi dampak positif yaitu membantu kinerja birokrasi, tapi realisasinya tentu harus bertahap.

"Bagian-bagian mana kementerian lembaga, Pemda yang sudah bisa melaksanakan, itu diberlakukan. Jadi, kalau yang belum jangan dipaksakan nanti akan mengganggu capaian program prioritas nasional Presiden Jokowi sendiri," kata dia.

Di sis lain, pemanfaatan AI, kata dia, bisa menghambat jalannya program presiden karena untuk menyinkronkan antara SDM dan teknologi tentu membutuhkan waktu, sedangkan presiden sedang bergerak cepat untuk program yang telah direncanakan.

"Karena birokrasi ini kan yang akan menjalankan menggerakkan (program pemerintah), begitu mereka dipotong atau dipangkas lalu kemudian kita gunakan macam-macam alat bantu lain, itu bisa mengganggu komposisi jalannya pemberian pelayanan publik, pengambilan keputusan," kata dia.

Menurut Djohermansyah, pemanfaatan AI sebaiknya diterapkan terlebih dahulu pada daerah yang benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM. Kemudian baru diberlakukan secara bertahap ke daerah-daerah lain setelah pemda merampungkan persiapan untuk pemanfaatan AI.

Sementara itu untuk pemangkasan eselon III, IV, dan V, menurut dia, sudah semestinya dilakukan demi mempercepat kerja pemerintahan.

"Disposisi itu dari eselon I ke II ke III, ke IV, baru ke eselon V, itu memakan waktu, dan akhirnya yang mengerjakan dalam praktiknya adalah eselon V, bayangkan saja waktu dan mutunya," ucapnya.

Djohermansyah menilai eselon perlu dipangkas menjadi dua tingkatan saja, tapi pemangkasan jangan pula merugikan para ASN. "Tinggal sekarang bagaimana orang-orang yang dipotong dari jabatan itu, mereka juga tentram dan nyaman," ujar dia seperti dikutip dari Antaranews.com.

Pada 28 November lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, telah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar birokrasi diganti dengan kecerdasan buatan (AI) agar dapat bekerja lebih cepat. Namun, rencana itu juga harus mendapat dukungan DPR untuk mengesahkan "omnibus law".

"Kita tidak ingin memotong pendapatan dari ASN (Aparatur Sipil Negara) kita. Ndak," kata dia.

"Yang kita butuhkan tadi, kecepatan. Kebijakan untuk kecepatan memutuskan di lapangan. Karena sekarang ini, pemerintah yang fleksibel sangat dibutuhkan," Presiden menambahkan.

"Sekarang ada AI yang bisa membantu kita dalam hal teknis, masalah administrasi, yang bisa mengerjakan dalam akumulasi data tidak manual, bisa pengolahan data," ujar Jokowi.

"Tapi, ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," ia menambahkan.